PANDEGLANG – Kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diprotes sejumlah warga. Keberatan ini muncul menyusul rencana penampungan sampah Tangsel di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol, Pandeglang. Warga bahkan sempat menutup akses masuk TPA Bangkonol pada Kamis (7/8).
Salah seorang warga, Enjen, mengungkapkan kekecewaannya, “Kerja sama ini menjadi petaka bagi kita, memiliki pimpinan baru yang mikirnya cuan-cuan.”
Menanggapi protes tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang, Winarno, menjelaskan bahwa Pemkab Pandeglang tengah melakukan perbaikan infrastruktur di TPA Bangkonol untuk memenuhi standar yang lebih baik.
“Kita hari ini tengah melakukan proses seluruh persyaratan teknis dan administrasi yang diminta oleh KLH. Timnya sudah datang, dan mereka mengapresiasi bahwa ada kemajuan dari Pandeglang menuju ke sanitary landfill,” kata Winarno kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga:
Timor Leste Resmi Gabung ASEAN! Era Baru Integrasi Kawasan Asia Tenggara Dimulai
Winarno menambahkan bahwa TPA Bangkonol telah meninggalkan sistem open dumping. “Kita sudah kontrol landfill, open dumping itu dibiarkan. Kita ada perlakuan, pertama kita mengolah menjadi BBJP (Bahan Bakar Jumputan Padat), kedua menjadi magot, kemudian dilakukan penutupan dengan tanah uruk sekitar 3 hari atau satu minggu sekali,” jelasnya.
Ia membandingkan hal ini dengan sistem sanitary landfill yang idealnya melakukan penutupan setiap hari.
Meskipun demikian, Winarno meminta semua pihak untuk menunggu hingga kerja sama tersebut berjalan. “Nanti efektif atau tidaknya harus dibuktikan, ada tahapan atau rencana aksi yang perlu kita lalui,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan alasan Pemkab Pandeglang menerima permintaan dari Tangsel, yaitu karena kapasitas TPA Bangkonol masih mencukupi.
“Kalau pertimbangan bukan menerima atau menolak, awalnya surat permohonan dari Tangsel kemudian dijawab oleh Bupati dan ditindaklanjuti oleh tim koordinasi kerja sama daerah. Kenapa alasan bisa menerima karena kami masih bisa menampung antara 500 sampai 700 ton sehari, sementara hari ini baru 160 ton,” jelasnya.
Baca Juga:
Maut di Tangan Guru: Siswa SD di NTT Meregang Nyawa Usai Dihantam Batu Gara-Gara Gladi Upacara
Namun, kontroversi ini tetap menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak jangka panjang kerja sama tersebut bagi lingkungan dan kesejahteraan warga Pandeglang.
