JAKARTA –
Berlangsung di dalam ruang kerja resmi di ibukota, tampak suasana yang cukup serius ketika sejumlah tokoh kunci negeri ini berkumpul untuk mendiskusikan sebuah gagasan besar—yakni penyederhanaan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Pada hari Senin (24/11/2025) di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berada di lingkungan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kepala BRIN Arif Satria, menjawab pertanyaan media dengan lantang bahwa institusinya siap turun tangan dalam kajian mengenai redenominasi rupiah—yakni rencana untuk mengubah pecahan mata uang yang selama ini berlaku, seperti dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Arif menjelaskan bahwa BRIN akan berkontribusi dengan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. “Ya tentu. Segala isu-isu strategis yang menjadi concern dari pemerintah, Insyaallah BRIN siap untuk memberikan kontribusi berupa rekomendasi policy apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya di halaman Istana. Kehadirannya di sana bukan sendirian: sebelum Arif tiba, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah lebih dulu hadir untuk mengawali diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan ini, upaya perubahan nilai nominal mata uang atau redenominasi menjadi fokus utama. Sederhananya, ide yang digulirkan adalah: jika saat ini masyarakat terbiasa dengan pecahan uang seperti Rp 1.000, mungkin nantinya mereka akan menggunakan uang bernominal Rp 1 saja untuk ekuivalensi nilai yang sama. Namun, seperti ditegaskan oleh BI, prosesnya jauh dari sekadar mengganti angka—ia membutuhkan persiapan, regulasi, koordinasi lembaga, dan yang paling penting: pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat.
Perry menegaskan bahwa proses redenominasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia menyebut bahwa sejak Undang-Undang (UU) khusus mengenai perubahan harga rupiah harus diterbitkan, kemudian berbagai aturan pendukung, hingga pelaksanaan pencetakan uang baru dan masa transisi, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun. Tahapan yang digunakan: pertama, menyusun UU Redenominasi sebagai landasan hukum. Kedua, menyusun peraturan soal transparansi harga agar masyarakat memahami bahwa walau angka berubah, nilai barang tidak berubah. Ketiga, desain dan pencetakan uang baru. Keempat, masa transisi di mana uang lama dan uang baru diedarkan secara bersamaan.
Transparansi harga menjadi sorotan penting. Perry menggarisbawahi bahwa kalau masyarakat tidak memahami, bisa timbul kebingungan. Dia memberikan contoh sederhana: “Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp 25.000, ada Rp 25 ribu ‘kosongnya kecil’, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” katanya. Artinya: meskipun angka pecahan uang berubah, harga barang harus jelas agar masyarakat tahu bahwa jika sebelumnya kopi seharga Rp 25.000, setelah redenominasi tetap dapat diakses secara setara.
Secara historis, rencana menyederhanakan rupiah bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, wacana untuk menghilangkan beberapa digit nol dari mata uang Indonesia sempat muncul, meskipun kemudian sempat tertunda. Kini, dengan tema yang sama namun dalam konteks yang berbeda—lebih matang dan berbasis kajian—pemerintah melalui BRIN dan BI tampak mulai bergerak lebih nyata.
Mengingat kompleksitas yang dihadapi, sejumlah catatan penting patut diperhatikan. Pertama, dari aspek regulasi: tanpa undang-undang yang mengatur, proses tidak dapat berjalan. Kedua, dari aspek operasional: pencetakan uang baru, perubahan sistem pembayaran, serta sinergi antar-lembaga memerlukan waktu dan sumber daya. Ketiga, dari sisi komunikasi publik: masyarakat harus diberi pemahaman yang jelas bahwa langkah ini bukanlah pemotongan nilai rupiah atau devaluasi, melainkan penyederhanaan nominal. Perry menegaskan hal ini: redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai.
Baca Juga:
Revolusi Pelayanan Publik! Polres Serang Permudah Urus SKCK Lewat Aplikasi!
Kemudian, masuk dalam lingkup riset dan analisis adalah kontribusi BRIN. Dengan hadir dalam arena pembahasan, BRIN menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengedepankan aspek ilmiah, teknis, dan kebijakan secara bersama—tidak hanya oleh BI atau Kementerian Keuangan saja. Kehadiran BRIN menandakan bahwa proses ini akan berbasis data, kajian, dan rekomendasi yang matang.
Memandang dari sudut ekonomi, penyederhanaan nominal ini memiliki sejumlah potensi keuntungan: mempermudah transaksi sehari-hari, menyederhanakan pencatatan keuangan usaha mikro hingga korporasi dan mengurangi “nol-nol” yang kerap membingungkan. Namun, di sisi lain, bila implementasi dilakukan terburu-buru atau tanpa pengelolaan yang baik, justru bisa menimbulkan resistensi atau kebingungan di masyarakat—seperti munculnya rasa “nilai barang naik” atau kesalahan interpretasi angka.
Perry dan tim memandang bahwa timing sangat krusial. Jika dilakukan saat kondisi makroekonomi, moneter, dan politik belum cukup stabil, maka risikonya besar. Oleh sebab itu, proses yang direncanakan selama 5-6 tahun memberi ruang bagi penguatan kondusivitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta kesiapan institusi.
Sesaat setelah pertemuan di Istana ini, muncul kesan bahwa pemerintah dan BI ingin memulai proses “awakening” publik terhadap kemungkinan perubahan besar terhadap mata uang nasional. Meskipun belum menetapkan tanggal pasti atau rincian teknis seperti jumlah nol yang akan dipangkas, langkah awal sudah terlihat melalui kesiapan institusi riset untuk turun tangan.
Bagi masyarakat biasa—penjual di warung, pembeli di pasar, pelaku industri kecil, pekerja kantoran—apa artinya semua ini? Jika rencana ini jadi dijalankan, suatu saat nanti ketika Anda mengatakan “kopi satu gelas seharga Rp 1”, maka sebenarnya yang dulu Rp 1.000—tetapi angka Rp 1 akan mewakili nilai yang sama. Namun, saat transisi berlangsung, masyarakat akan melihat dua jenis uang: uang lama dan uang baru. Pastinya, harus ada sosialisasi agar tidak ada kesalahan persepsi bahwa harga naik atau uang “lebih kecil” nilainya.
Tentu saja, banyak pertanyaan yang muncul: Kapan tepatnya proses akan berlangsung? Bagaimana dengan uang koin, uang logam dan uang kertas? Bagaimana dengan pelaku UMKM yang mungkin belum siap sistem pencatatannya? Bagaimana dampaknya ke inflasi atau kepercayaan publik? Semua menjadi tantangan yang harus dijawab dalam tahapan yang panjang.
Melihat bahwa BRIN sudah terlibat, maka diharapkan riset-maupun kajian implementasi, dampak sosial, antivirus terhadap kekeliruan dan edukasi publik akan dibuat secara terstruktur. Ini bukan sekadar “ubah angka di uang”, melainkan sebuah transformasi nilai yang butuh ketelitian dan sinergi semua pihak.
Singkatnya: ide besar untuk “ubah Rp 1.000 jadi Rp 1” bukanlah sekadar gimmick, melainkan bagian dari agenda strategis yang diperhitungkan dengan matang di ruang terbatas Istana, oleh BRIN, BI, dan instansi terkait. Namun, seperti semua kebijakan besar, jalan ke menuju perubahan itu dipenuhi perencanaan panjang, banyak persiapan dan komunikasi yang tepat agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat—dan bukan justru kebingungan.
Baca Juga:
Bupati Serang Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Nabi dalam Peringatan Maulid
Dalam beberapa tahun ke depan, publik bakal menjadi saksi dari satu lembar uang baru, dicetak dan beredar berdampingan dengan uang lama, sementara masyarakat perlahan-lahan terbiasa dengan angka rupiah yang lebih ringkas—angka nol yang dipangkas mungkin akan menjadi simbol bahwa rupiah telah “bernafas” baru, lebih sederhana, dan siap menghadapi dinamika ekonomi global. Namun untuk saat ini, yang paling penting adalah penguatan fondasi, pengaturan regulasi dan kesiapan institusi—bahwa saat perubahan itu datang, masyarakat siap, institusi tangguh, dan nilai rupiah tetap terjaga.
