JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, justru berujung petaka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa ribuan anak kembali menjadi korban keracunan akibat program MBG selama periode 6-12 Oktober 2025. Temuan ini semakin memperburuk catatan kelam program yang telah menelan ribuan korban sejak awal tahun.
Berdasarkan data yang dihimpun JPPI bersama relawan di berbagai daerah, tercatat 1.084 kasus keracunan baru dalam satu minggu terakhir. Dengan demikian, total korban keracunan MBG sejak Januari 2025 mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 11.566 anak.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengecam keras sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap keselamatan anak-anak.
“Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10).
Ironisnya, kasus keracunan MBG kini semakin meluas. JPPI mencatat dua provinsi baru yang terpapar kasus ini, yaitu Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo). Sebelumnya, kedua wilayah ini belum pernah melaporkan adanya kasus keracunan terkait program MBG.
Ubaid merinci provinsi dengan jumlah korban terbanyak dalam sepekan terakhir, yaitu Nusa Tenggara Timur (384 korban), Jawa Tengah (347 korban), dan Kalimantan Selatan (130 korban).
Jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
JPPI juga menyoroti lonjakan signifikan kasus keracunan di Jawa Timur dan NTT. Kedua provinsi ini sebelumnya tidak termasuk dalam daftar lima besar, namun kini melonjak masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak.
“Ini menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan,” ujar Ubaid.
Yang lebih memprihatinkan, korban keracunan kini tidak hanya terbatas pada peserta didik, melainkan juga guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga yang turut menjadi korban.
Hal ini disebabkan oleh paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu, sehingga keracunan meluas hingga ke rumah tangga.
Baca Juga:
Wakapolres Serang Kunjungi Jajaran Polsek Terkait Program Pimpinan
JPPI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak menjadi korban “percobaan kebijakan” yang belum matang.
Menyikapi permasalahan ini, JPPI mengajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, meminta agar transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik diperkuat.
JPPI juga menyoroti adanya konflik kepentingan di dapur MBG yang dinilai telah merajalela di semua lini.
Selain itu, JPPI mendesak agar program MBG mengutamakan kualitas bukan kuantitas, serta meminta agar kantin sekolah dan usaha lokal dilibatkan.
Yang paling penting, JPPI mendesak agar semua dapur MBG ditutup sementara hingga ada audit independen dan aturan hukum yang jelas.
“Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik,” tutur Ubaid.
“Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah telah menggelar rapat lintas kementerian dan lembaga untuk menyikapi kasus keracunan MBG.
Pemerintah berjanji akan memperketat pelaksanaan pengawasan, melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), serta melakukan survei gizi nasional setiap tahun untuk mengevaluasi dampak program MBG.
Baca Juga:
Alimuddin Kembali!
Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk menghentikan tragedi keracunan MBG? Waktu yang akan menjawab.
