SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, melalui Dinas Kesehatan, terus berupaya keras meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Salah satu langkah krusial adalah pemerataan tenaga dokter spesialis di seluruh wilayah Banten, dengan fokus utama pada wilayah selatan. Untuk mencapai tujuan ini, Pemprov Banten menjalin kemitraan strategis dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Banten, bersinergi dalam mencetak dan mendistribusikan dokter spesialis ke berbagai pelosok daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menyampaikan hal ini dalam acara Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Banten Masa Bakti 2025–2028 yang berlangsung meriah di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu (22/10/2025).
Ati menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari program prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur, Achmad Dimyati Natakusumah, yaitu Faskin Kita.
Program ini memprioritaskan peningkatan kapasitas, jumlah, dan sebaran tenaga dokter, terutama dokter spesialis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Banten.
“Kami sedang menyiapkan dua mekanisme utama untuk mencetak dokter spesialis, yaitu melalui jalur universitas dan jalur rumah sakit atau hospital-based study. Saat ini, lima fakultas kedokteran di Banten sedang berbenah diri untuk membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS),” ujar Ati.
Sistem hospital-based study memungkinkan dokter umum yang bekerja di rumah sakit untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi mereka. Model ini dianggap lebih efisien karena dokter tetap dapat memperoleh penghasilan selama masa pendidikan mereka, sehingga mengurangi beban finansial.
“Beberapa rumah sakit di Banten sedang kami persiapkan, salah satunya adalah RSUD Kabupaten Tangerang, yang akan menjadi pusat pendidikan dokter spesialis anak. Setiap rumah sakit akan memiliki fokus pada bidang spesialisasi yang berbeda, dan kami berharap program ini dapat berjalan efektif mulai tahun 2026,” tambahnya.
Selain melalui pendidikan berbasis rumah sakit, Dinas Kesehatan juga mendorong universitas di Banten, termasuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), untuk membuka program pendidikan dokter spesialis. Untirta direncanakan akan membuka dua hingga tiga program spesialisasi pada tahun 2026 atau 2027.
Baca Juga:
MotoGP Malaysia 2025: Marquez Berjaya, Mimpi Bagnaia Hancur Lebur!
Langkah-langkah ini diiringi dengan pemetaan kebutuhan tenaga dokter di wilayah selatan Banten, seperti Pandeglang dan Lebak. Pemprov Banten berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Kami telah menginventarisasi kebutuhan tenaga dokter di wilayah selatan. Dengan dukungan dari IDI, kami berharap dapat bergerak bersama untuk mewujudkan Banten Sehat melalui pemerataan tenaga medis dan peningkatan kualitas pelayanan,” kata Ati.
Ketua IDI Wilayah Banten terpilih untuk masa bakti 2025–2028, dr. Moch. Rifky, menyatakan kesiapan IDI untuk berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
“Ada sekitar 13 ribu dokter di Banten. IDI siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa para dokter ini dapat melayani masyarakat secara merata, tidak hanya terpusat di Tangerang,” ujarnya.
Rifky menambahkan bahwa IDI Banten, yang membawahi 34 perhimpunan dokter spesialis, berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengisi kekurangan dokter spesialis di daerah.
Ia juga menilai bahwa dukungan dan penghargaan dari Pemprov Banten terhadap profesi dokter sudah sangat baik, sehingga tinggal memperkuat aksi nyata di lapangan.
“Kami juga akan mendorong fakultas kedokteran di Banten, terutama Untirta, agar dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Jika Banten mampu memproduksi dokter spesialis sendiri, penempatan sesuai kebutuhan daerah akan menjadi lebih mudah,” katanya.
Baca Juga:
Polwan Indonesia Terbaik di Akademi Kepolisian Turki!
Melalui kolaborasi yang solid ini, Pemprov Banten optimis bahwa kualitas layanan kesehatan masyarakat akan meningkat secara merata. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, institusi pendidikan, dan organisasi profesi adalah langkah konkret menuju Banten yang lebih sehat dan berdaya saing di bidang kesehatan.
