MALANG – Polri berkomitmen mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara di sektor perikanan tangkap. Buktinya, Tim Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Polri bersama Polres Malang dan KKP menggelar kegiatan bersama di Pelabuhan Dadap, Sendang Biru, Malang, pada 2-4 Juli 2025. Kegiatan ini tak hanya melibatkan aparat, tetapi juga Bupati Malang dan nelayan setempat.
Anggota Satgassus OPN Polri, Yudi Purnomo Harahap, menjelaskan tujuan utama kegiatan tersebut: menciptakan ekosistem pelabuhan yang mendukung nelayan. Ekosistem ideal ini mencakup:
1. Bebas Pungli: Pelabuhan bersih dari pungutan liar yang membebani nelayan.
2. Perizinan Mudah: Kemudahan layanan perizinan bagi nelayan dan pemilik kapal.
3. Pelelangan Ikan Transparan: Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi baik, transparan, dan memastikan pembayaran tepat waktu bagi nelayan.
4. Dukungan Berkelanjutan: Tersedianya dukungan sistematis melalui penyuluh perikanan untuk membantu mengatasi permasalahan nelayan.
Baca Juga:
Pelatihan Mitigasi Bencana Inklusif untuk Disabilitas di Kabupaten Serang
5. BBM Bersubsidi Tepat Sasaran: Penyaluran BBM bersubsidi sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
6. Akses Permodalan: Kemudahan akses permodalan bagi nelayan.
Hotman Tambunan, Ketua Tim sektor PNBP Perikanan, menambahkan, dengan ekosistem yang kondusif, nelayan akan lebih terdorong mengurus perizinan dan membayar retribusi dengan kesadaran penuh. Ia juga menyoroti hal-hal strategis yang perlu direalisasikan:
1. PNBP untuk Kapal di Bawah 12 Mil: Pemerintah perlu merevisi PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk memungut PNBP pada kapal berukuran 5 GT – 30 GT yang beroperasi di bawah 12 mil. Hal ini penting karena 80% produksi perikanan berasal dari wilayah tersebut, sekaligus mencegah praktik transhipment ilegal.
2. Pengawasan BBM Bersubsidi: Pengawasan efektif terhadap penyaluran BBM bersubsidi, dengan integrasi data kapal berizin dari KKP dan BPH Migas untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Penguatan Peran Penyuluh dan Lembaga Pembiayaan: Peningkatan peran penyuluh perikanan dan kemudahan akses permodalan bagi nelayan.
Baca Juga:
Impor BBM Dipersoalkan, Bahlil Ingatkan SPBU Swasta Tak Main-main
Sebagai bentuk nyata dukungan, KKP dan Dirjen Hubla Kemenhub membuka gerai perizinan kapal selama 5 hari. Polres Malang dan Pertamina juga melakukan pengecekan SPBU untuk memastikan penyaluran solar subsidi berjalan lancar. Dengan sinergi ini, diharapkan target penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan tangkap sebesar Rp 1,2 Triliun di tahun 2025 dapat tercapai, sekaligus mendorong lebih banyak pemilik kapal untuk mengurus izin.
