BANDUNG – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sekolah dasar dan menengah pertama (SD/SMP) swasta wajib gratis. Keputusan ini memicu beragam respons, terutama dari sekolah swasta favorit.
SMP Taruna Bakti Bandung, misalnya, menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kebijakan ini. Sekolah yang berlokasi di Jalan L.L.R.E. Martadinata ini selama ini mengandalkan investasi dari orang tua siswa untuk operasional pendidikan, menolak bantuan pemerintah.
“Kami sekolah mandiri, memang menolak sumbangan dari pemerintah. Murni dari dukungan orang tua,” jelas Kepala SMP Taruna Bakti Bandung, Detty Nurwendah. Investasi tersebut meliputi uang masuk yang mencapai puluhan juta rupiah dan SPP bulanan Rp 1-2 juta, tergantung kelas reguler atau bilingual. Dana ini digunakan untuk membiayai honor guru, sarana prasarana, program pendidikan, dan layanan lainnya.
Baca Juga:
Jawilan Bangkit Kembali: Babinsa dan Warga Bersatu Padu Atasi Dampak Puting Beliung
Meskipun biaya pendidikan di Taruna Bakti tergolong tinggi, Detty menegaskan bahwa orang tua siswa telah memahami dan menerima hal tersebut sejak awal. “Selama ini orang tua yang milih ke kami itu sudah sadar dari awal (investasi besar.red). Jadi mereka sudah siap dengan finansial,” katanya.
Namun, kebijakan sekolah swasta gratis menimbulkan pertanyaan besar terkait pembiayaan operasional. Detty menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk menutupi biaya tersebut. “Pemerintah kan perlu dukung sekolah swasta dalam hal anggaran. Ini kan jadi tantangan finansial bagi pemerintah,” ujarnya. Ia memperkirakan, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, tidak hanya untuk satu sekolah, tetapi untuk seluruh sekolah swasta di suatu daerah. “Kalau semua diserahkan pemerintah, saya pikir anggaran juga terbatas,” tambahnya.
Baca Juga:
Respon Cepat Bupati Serang: Siswa SDN 01 Palamakan Akan Belajar di Lingkungan yang Layak
Hingga saat ini, SMP Taruna Bakti Bandung belum menerima komunikasi resmi dari Pemkot Bandung terkait kebijakan tersebut dan masih menunggu arahan lebih lanjut. “Ini memang niat baik pemerintah, tapi memang harus adil dan realistis,” tutup Detty.
