TANGERANG – Di tengah geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang intens di Provinsi Banten, sebuah fenomena sosial yang mengkhawatirkan justru muncul di Kabupaten Tangerang. Wilayah yang kerap disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri dan urbanisasi di Banten tersebut kini menyandang predikat yang jauh dari kata menggembirakan: memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di provinsi ini. Data terbaru menunjukkan bahwa ratusan ribu jiwa warga Kabupaten Tangerang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan, jauh di bawah garis kesejahteraan yang seharusnya menjadi standar kehidupan layak bagi setiap manusia.
Berdasarkan statistik resmi yang dirilis oleh lembaga terkait, jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 269.090 jiwa, sebuah angka yang mencerminkan realitas pahit banyak keluarga dan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap hari. Jumlah ini bukan angka kecil, karena secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di seluruh Provinsi Banten mencapai sekitar 772.078 jiwa, yang artinya lebih dari sepertiga dari mereka tinggal di satu wilayah ini saja. Kondisi ini membuat Kabupaten Tangerang menempati posisi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Banten terkait populasi warga miskin ekstrem.
Dalam kesempatan temu media di Tangerang, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, dengan tegas mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya tren kemiskinan ekstrem di wilayah ini. Menurutnya, lonjakan angka kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi secara tiba-tiba atau karena satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi sejumlah persoalan yang saling berkaitan dan memperparah kondisi masyarakat. Salah satu faktor utama yang disebut adalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di berbagai sektor industri, terutama di sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Tangerang.
Fenomena PHK massal yang melanda ribuan tenaga kerja ini bukanlah sekadar isu statistik. Di balik angka-angka tersebut terdapat kisah-kisah nyata tentang perubahan hidup yang drastis bagi para pekerja dan keluarganya. Dulu, mereka adalah pencari nafkah yang aktif di pabrik, pabrik-pabrik itu memproduksi berbagai barang konsumsi dan ekspor, dari sepatu hingga barang elektronik, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun beberapa perusahaan mengalami tekanan ekonomi, penurunan permintaan, dan bahkan kebangkrutan. Dampaknya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa jaminan masa depan yang jelas. Hilangnya penghasilan tetap membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Lukman menyatakan bahwa ketika pabrik-pabrik tutup dan pekerja diberhentikan secara besar-besaran, efeknya langsung terasa hingga ke rumah tangga warga. “Masyarakat miskin itu kan yang sangat-sangat miskin, khawatir dia sekarang ada dari perusahaan bangkrut dan dia tidak kerja lagi,” ujarnya menggambarkan realitas pahit yang dialami banyak keluarga. Tanpa penghasilan tetap, sumber daya untuk memilih hidup lebih baik pun semakin menyempit, bahkan seringkali tidak ada.
Namun tidak hanya faktor PHK yang berkontribusi besar terhadap kemiskinan ekstrem ini. Ada faktor lain yang juga mendapat sorotan serius, yaitu urbanisasi yang berlangsung secara cepat di Kabupaten Tangerang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana banyak warga, terutama dari daerah pedesaan atau wilayah lain, berpindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Harapan mereka sederhana: mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup. Sayangnya, realitas yang mereka temui di kota tidak selalu sesuai dengan harapan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan sering kali tidak cukup memadai untuk menampung jumlah besar para pendatang baru tersebut. Akibatnya, kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat.
Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan Sumule, menyatakan bahwa urbanisasi tanpa dukungan lapangan kerja yang memadai menjadi tantangan besar dalam proses penanganan kemiskinan. Ia menekankan bahwa perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tersedianya peluang kerja yang cukup. Tanpa itu, urbanisasi justru dapat memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat, membuat mereka hidup di batas minimum atau bahkan terjun ke dalam kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:
Polri: Garda Terdepan Pelayanan Publik dan Ketahanan Pangan
Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurut Iwan, upaya penanganan kemiskinan perlu melibatkan kerja sama lintas lembaga, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta sektor swasta dan komunitas masyarakat itu sendiri. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya untuk membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat miskin ekstrem akan selalu terkendala. Ia mengatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya harus bersifat jangka pendek, tetapi juga harus direncanakan untuk memberikan dampak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Kondisi ini juga mencerminkan tantangan struktural yang lebih luas di masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang dalam di Kabupaten Tangerang, seperti yang tercermin dalam angka kemiskinan ekstrem, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya membawa manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara sebagian warga menikmati kemajuan pembangunan dan fasilitas kota yang modern, segmen masyarakat yang lain justru semakin tertinggal. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terkait dengan faktor pekerjaan, tetapi juga akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan jaringan sosial yang kuat untuk mendukung mobilitas ekonomi.
Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan oleh keluarga-keluarga di wilayah yang paling terdampak. Beberapa warga yang mengalami PHK massal bercerita bagaimana mereka harus mengubah pola hidup drastis: mengurangi porsi makan, menghentikan anak-anak dari sekolah swasta yang mahal, bahkan menunda perawatan kesehatan ketika sakit datang.
Anak-anak yang dulu bersekolah penuh semangat kini harus membantu orang tua mencari rezeki di pasar atau usaha kecil demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Realitas ini menggambarkan bagaimana kemiskinan ekstrem bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga tentang hilangnya kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Pak Lukman dan Iwan sama-sama menegaskan bahwa situasi ini menuntut respon cepat dan tepat. Mereka menyerukan agar pemerintah daerah semakin intensif dalam mendesain program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja baru, serta memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa kini. Sentuhan bantuan sosial pun harus digulirkan dengan mekanisme yang transparan dan menyentuh langsung mereka yang membutuhkan.
Lebih jauh lagi, para pengamat sosial mengingatkan bahwa isu kemiskinan ekstrem tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi global dan nasional. Tekanan ekonomi, tren industri yang berubah cepat, serta persaingan global sering kali memaksa perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis yang berdampak pada tenaga kerja. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan sektor-sektor baru yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti ekonomi digital dan start-up kreatif. Dukungan terhadap pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada industri besar dan memperluas basis ekonomi lokal yang lebih resilient.
Baca Juga:
RSUD di Banten Siap Layani Warga Miskin, Andra Soni: “Kesehatan Hak Segala Bangsa!”
Dengan berbagai tantangan dan dinamika ini, satu hal yang pasti: situasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang merupakan peringatan serius bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi setiap warganya. Hanya dengan demikian janji kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat luas dapat terwujud.
