JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia justru berujung petaka. Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkap data mengejutkan terkait insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa akibat program ini.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, tercatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan.
“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Jawa Barat: Provinsi dengan Kasus Keracunan Terbanyak
Qodari menjelaskan bahwa Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak. Puncak kejadian tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2025.
Apa Penyebabnya?
Qodari membeberkan empat indikator utama penyebab keracunan MBG:
1. Higienitas makanan yang buruk
2. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan
Baca Juga:
Kabogorfest 2025: Mini Zoo Gratis di Stadion Pakansari
3. Kontaminasi silang dari petugas
4. Alergi pada penerima manfaat
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Qodari menekankan pentingnya sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Puan Maharani Angkat Bicara: Evaluasi Total!
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memastikan agar pelaksanaan program MBG tidak merugikan anak-anak.
Ia mendesak agar program tersebut dievaluasi secara total, terutama setelah munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan.
Puan mengakui bahwa pelaksanaan MBG secara masif tidak mudah sehingga evaluasi program harus rutin dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga:
Aroma Korupsi Menyengat di Lebak: Proyek Puskesmas Jadi Bancakan?
“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” kata politikus PDI-P tersebut.
