SOLO – Mahamenteri KGPA Tedjowulan angkat bicara tegas terhadap dua pihak yang saat ini berseteru dalam kontestasi suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat — yaitu Paku Buwono XIV Purbaya dan Paku Buwono XIV Mangkubumi. Lewat sebuah surat peringatan resmi bernomor 18/MM/KSSH/11-2025, dia memperingatkan agar tidak ada pelantikan ataupun pembentukan struktur keraton baru tanpa koordinasi dengannya.
Surat itu diteken pada Senin, 26 November 2025, dan ditujukan melalui perantara resmi kepada Pengageng Parentah Keraton, KGPH Adipati Dipokusumo. Peringatan disampaikan dengan nada serius karena menurut Tedjowulan, tindakan sepihak seperti penobatan Purbaya sebagai PB XIV dan pengukuhan struktur “bebadan” baru melanggar imbauan berkabung serta arahan dari pemerintah pusat.
Dalam surat tersebut tertulis bahwa segala bentuk aktivitas di Keraton — mulai dari pelantikan, rapat, hingga pembentukan organisasi — harus dihentikan sementara dan hanya boleh dilakukan setelah melalui koordinasi langsung dengan Maha Menteri. Tedjowulan menegaskan bahwa langkah sepihak ini dapat berpengaruh negatif terhadap tata kelola dan masa depan Keraton.
Tidak hanya Purbaya, Mangkubumi pun tak luput dari peringatan. Setelah Mangkubumi secara sepihak mengukuhkan diri sebagai PB XIV, Tedjowulan memberikan peringatan lisan, meminta agar tidak ada tindakan lebih lanjut tanpa dialog dan kesepakatan bersama. Peringatan ini disampaikan setelah pertemuan antara Mangkubumi dan sebuah lembaga adat — dan dilanjutkan dengan komitmen bahwa ia akan menghormati masa berkabung 40 hari atas wafatnya pemimpin sebelumnya.
Baca Juga:
Turnamen Panahan MPRO Archery: Ajang Unjuk Gigi Atlet Muda Yogyakarta dan Jawa Tengah
Upaya meredam ketegangan di antara dua pretenden itu sempat dilakukan: Tedjowulan mengundang keduanya untuk duduk bersama dalam pertemuan damai di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Agenda utama: membahas suksesi Keraton, menyatukan pandangan, serta mempersiapkan protokol Wilujengan (masa berkabung). Namun yang hadir hanya Mangkubumi; Purbaya memilih absen tanpa penjelasan. Hasilnya: pertemuan gagal mencapai kesepakatan.
Kegagalan ini memicu kekecewaan dari pihak Tedjowulan. Dalam pernyataan resmi, ia menyebut tindakan Purbaya sebagai “tidak kooperatif,” menyesalkan bahwa undangan telah disampaikan dengan benar tapi tak direspons. Sebagai dampaknya, rencana pertemuan ulang bakal dilakukan, dengan harapan kedua pihak bersedia mengambil langkah konstruktif.
Lebih jauh, Tedjowulan menunjukkan bahwa keputusan memberikan peringatan — tertulis maupun lisan — bukan semata karena permasalahan internal keluarga Keraton. Keputusan itu juga berlandaskan regulasi resmi: amanah dari keputusasaan pemerintahan keraton serta instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan demikian, peringatan ini punya pijakan hukum dan administratif, bukan sekadar etika turun-temurun.
Bagaimanapun, dinamika ini bukan hanya soal tajuk dan mahkota — melainkan soal citra dan stabilitas Keraton Surakarta. Konflik internal yang berlarut bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga adat, tradisi, dan nilai sejarah yang diwakilinya. Tedjowulan pun tampaknya berharap bahwa kebesaran hati, kearifan lokal, dan rasa persatuan di antara keluarga besar akan kembali menang — lewat dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama.
Baca Juga:
“Jalur Kematian” di Kampung Tampakaso: Jalan Rusak 25 Tahun, Warga Menangis
Namun sampai sekarang, tanda-tanda itu belum terlihat nyata. Purbaya tetap pada jalurnya, Mangkubumi dengan klaimnya. Tedjowulan terus mengulang seruannya: tunggu keputusan resmi, hargai masa berkabung, hormati aturan, dan jangan bertindak sendiri. Sebuah misteri besar masih membayangi masa depan Keraton Surakarta — apakah kisruh ini akan berakhir dengan damai atau justru menambah jarak di antara dua kubu pewaris mahkota.
