JAKARTA – Kabar baik bagi perekonomian Indonesia! Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dengan berencana membangun 50 kota prioritas di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan ketahanan pangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa infrastruktur memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan memastikan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
“Pendekatan ini kami wujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” jelas Dody dalam keterangan resminya, Minggu (12/10/2025).
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan akan dilaksanakan melalui visi PU608, yang mencakup efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), penghapusan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
“Setiap instruksi [Presiden] dilandaskan pada martabat. Instruksi tersebut mencakup irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan untuk konektivitas, serta pengembangan zona untuk ketahanan pangan, energi, dan air,” tambahnya.
Pemerintah tidak hanya fokus mengembangkan infrastruktur pendukung swasembada pangan, tetapi juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di 50 kota prioritas tersebut.
Baca Juga:
Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama Sambut HUT Bhayangkara ke-79
Dody menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” tegasnya.
Dalam jangka pendek, prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 masih akan difokuskan untuk mendukung target swasembada pangan, air, dan energi.
“Pada tahun 2026, karena ketahanan paling kuat ketika berakar di masyarakat, kami berencana membangun 12.000 lokasi irigasi, 600 proyek sosial-ekonomi, 700 proyek air minum, dan 80 fasilitas pengelolaan limbah, dan lain-lain,” kata Dody.
Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah akan mengedepankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mencapai hasil yang hijau, nyata, dan berkeadilan bagi ekonomi berkelanjutan.
Meskipun demikian, Dody mengingatkan bahwa skema pembiayaan publik saja tidak akan cukup untuk menanggung seluruh beban pembangunan. Oleh karena itu, peran serta pihak swasta melalui skema KPBU sangat diharapkan.
Baca Juga:
Kapolri Jamin Harga Pangan Sesuai HET Saat Ramadan
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
