SERANG – Wakapolda Banten, Brigjen Pol H. Hengki, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penyerahan Akta Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih untuk 326 desa di Kabupaten Serang, Rabu (2/7). Acara penting ini dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Yandri Susanto, Kementerian Hukum, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur Banten, Bupati Serang dan Wakilnya, serta Ketua DPRD Serang.
Brigjen Pol H. Hengki menekankan pentingnya legalisasi koperasi sebagai badan hukum: “Penyerahan akta hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih adalah tahap penting dalam legalisasi koperasi sebagai badan hukum, menandai dimulainya operasional resmi dan pengakuan hukum atas koperasi tersebut. Penyerahan akta notaris dan Surat Keputusan (SK) pengesahan pendirian badan hukum ini dilakukan oleh notaris kepada Bupati atau perwakilan pemerintah daerah, disaksikan oleh berbagai pihak terkait seperti pengurus koperasi, Kepala Desa, dan pendamping desa.”
Baca Juga:
Pohon Bersejarah Banten Terlindungi
Ia menambahkan, penandatanganan akta notaris merupakan tahapan krusial dalam proses legalisasi koperasi yang sah dan siap berperan aktif meningkatkan kesejahteraan warga. Lebih lanjut, Wakapolda Banten menyatakan dukungan penuh Polri terhadap pembentukan dan penguatan koperasi di tingkat desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Polri, khususnya Polda Banten, mengapresiasi inisiatif masyarakat dan berkomitmen mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas keamanan, termasuk melalui penguatan koperasi,” tegas Brigjen Pol H. Hengki. Polda Banten juga berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, koperasi, dan mitra usaha strategis, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas.
Baca Juga:
Jabar Larang Aspal Malam: Dedi Mulyadi Utamakan Mutu dan Efisiensi
Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih, Wakapolda Banten berharap Kabupaten Serang akan semakin maju dalam aspek ekonomi dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun kemandirian masyarakat berbasis koperasi.
