SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten semakin menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Langkah konkret itu diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan percontohan pembelajaran elektronik (e-learning) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 yang digelar di Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Momen penting ini juga disaksikan secara langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, yang memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Banten dalam menegakkan integritas di tubuh ASN.
Komitmen Mewujudkan Banten Bebas Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata keseriusan Pemprov Banten untuk membangun budaya birokrasi yang bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, penguatan integritas ASN merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, yakni “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.
Deden menambahkan bahwa peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan integritas ASN menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional dan transparan. “ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” ujarnya usai acara. Ia juga menekankan bahwa implementasi e-learning akan menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Program pembelajaran yang diterapkan oleh Pemprov Banten bertajuk “E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger”. Platform digital ini dirancang khusus untuk memudahkan ASN mengakses materi pembelajaran tentang integritas secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik antikorupsi, termasuk pengenalan terhadap bentuk-bentuk korupsi kecil (petty corruption) yang sering terjadi di lingkungan kerja sehari-hari.
Teknologi Sebagai Sarana Penguatan SDM
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pemanfaatan e-learning merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ASN secara sistematis. Menurut Setyo, penggunaan teknologi dalam pembelajaran integritas memungkinkan pengembangan SDM yang lebih cepat, efektif, dan terukur.
“Ini adalah pembelajaran elektronik yang sudah disiapkan untuk memperkuat integritas. Kita semua adalah penjaga integritas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tuturnya.
Setyo juga menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan kapabilitas ASN bukan hanya sekadar program pelatihan, tetapi merupakan strategi jangka panjang dalam memperbaiki ekosistem birokrasi, khususnya di tingkat daerah. Dengan begitu, birokrasi yang bersih dan profesional dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang adil, cepat, dan transparan.
Baca Juga:
Momentum Maulid Nabi, Wagub Dimyati Ingatkan Pentingnya Ukhuwah Islamiyah!
Rangkaian Kegiatan Pendukung Hakordia 2025
Peringatan Hakordia 2025 di Benteng Vredeburg tidak hanya diisi dengan penandatanganan MoU. Sebelum momen puncak, rombongan Pemprov Banten juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendukung. Agenda tersebut meliputi peluncuran platform E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger, gelar wicara (talkshow) yang membahas pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran integritas, serta lokakarya (workshop) percontohan pembelajaran berbasis elektronik.
Dalam talkshow tersebut, sejumlah narasumber dari KPK dan pemerintah daerah memaparkan berbagai strategi penguatan integritas ASN melalui teknologi digital. Diskusi ini membahas bagaimana e-learning dapat menjadi media efektif untuk membangun kesadaran anti-korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat etika kerja di lingkungan birokrasi.
Sementara itu, lokakarya percontohan memberikan kesempatan bagi ASN untuk langsung mencoba modul pembelajaran elektronik, melakukan simulasi pengambilan keputusan berbasis integritas, serta berdiskusi mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di kantor masing-masing. Peserta workshop menyambut positif kegiatan ini karena dinilai mampu memberikan pemahaman praktis sekaligus meningkatkan motivasi untuk berperilaku jujur dan profesional.
Mendorong Budaya Integritas Secara Berkelanjutan
Keberhasilan program ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam membangun birokrasi yang bebas korupsi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran ASN, pemerintah daerah tidak hanya memberikan pelatihan sesaat, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas yang berkelanjutan.
Selain itu, inisiatif ini menunjukkan bahwa Pemprov Banten menempatkan integritas dan kompetensi ASN sebagai prioritas utama. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa birokrasi modern harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada regulasi semata, tetapi juga pada budaya kerja yang menekankan integritas, disiplin, dan tanggung jawab. ASN yang terlatih, berkompeten, dan berintegritas tinggi akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Dengan diluncurkannya E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger ini, Pemprov Banten mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasional. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bahwa birokrasi yang bersih dan profesional bukan sekadar impian, melainkan tujuan yang dapat dicapai melalui komitmen, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi.
Baca Juga:
Desa Cikande Permai Targetkan Prestasi Gemilang di Ajang Desa Cantik Nasional
Seiring dengan peringatan Hakordia 2025, peluncuran e-learning ini menjadi simbol bahwa penguatan integritas ASN merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan semakin percaya bahwa birokrasi di Banten berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi.
