SERANG – Rapat Pra Pleno Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang Tahun 2026 pada Senin, 24 November 2025, menjadi salah satu agenda penting yang menyita perhatian banyak pihak, terutama kalangan pekerja dan serikat buruh. Rapat yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Serang itu membahas rekomendasi besaran UMK yang akan diajukan sebagai dasar penetapan upah tahun mendatang. Mengingat isu upah selalu menjadi topik sensitif dan berpotensi memicu dinamika di lapangan, Polres Serang menerjunkan 44 personel untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.
Puluhan personel yang diturunkan tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis, baik di area dalam maupun luar gedung Disnaker. Pengamanan dilakukan dengan pola terbuka dan tertutup sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di lapangan, pengamanan langsung dipimpin Kabagops Polres Serang, Kompol Edi Susanto, yang sejak pagi memantau situasi dan memimpin apel personel sebelum kegiatan dimulai.
Edi menjelaskan bahwa penempatan personel secara proporsional dilakukan guna memberikan rasa aman kepada seluruh peserta rapat, terutama perwakilan serikat buruh yang hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait besaran UMK 2026. Menurutnya, kehadiran polisi bukan untuk membatasi ruang gerak peserta rapat, melainkan memastikan proses berjalan sesuai mekanisme, bebas dari tekanan, serta terhindar dari potensi kericuhan.
“Kami menurunkan 44 personel untuk memastikan kegiatan Rapat Pra Pleno berjalan lancar dan aman. Kehadiran kami bersifat preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kompol Edi Susanto.
Ia menambahkan bahwa upaya pengamanan difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan rapat sehingga semua pihak bisa menyampaikan pandangan secara konstruktif tanpa terganggu faktor eksternal.
Selain pengamanan di ruang rapat, petugas juga disiagakan di area parkir, gerbang utama kantor Disnaker, serta jalur masuk menuju lokasi. Hal ini dilakukan untuk memantau kemungkinan adanya pergerakan massa tambahan dari luar yang dapat berpotensi menimbulkan kepadatan atau gangguan. Menurut Edi, antisipasi sejak dini merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan, terutama pada agenda-agenda yang menyangkut isu upah dan kesejahteraan pekerja yang kerap menimbulkan perdebatan.
“Kami menerapkan pola pengamanan terbuka dan tertutup. Personel sudah kami ploting di titik-titik strategis untuk memantau situasi dan memberikan rasa aman kepada peserta rapat,” jelasnya.
Ia menyebut, personel berseragam bertugas memberi pengawasan visual secara langsung, sementara anggota berpakaian preman melakukan pemantauan lebih dekat terhadap dinamika yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata.
Baca Juga:
Perebutan Kursi Sekda Kabupaten Serang: 17 Kandidat Siap Bersaing!
Sebelum rapat, Polres Serang juga aktif menjalin komunikasi dengan perwakilan buruh maupun pihak Disnaker untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai jalur. Koordinasi dilakukan agar seluruh peserta memahami tata tertib rapat, aturan menyampaikan pendapat, serta alur pembahasan rekomendasi UMK. Melalui komunikasi tersebut, pihak kepolisian berharap situasi yang kondusif terus terjaga hingga rapat selesai.
Dalam dialognya dengan perwakilan buruh, Edi menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara efektif tanpa harus menimbulkan gesekan. Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian siap memfasilitasi keamanan bagi semua pihak tanpa memandang latar belakang atau kepentingan tertentu.
Sementara itu, dari pihak buruh sendiri, kehadiran aparat kepolisian dianggap sebagai langkah positif. Beberapa perwakilan menilai bahwa keamanan yang terjamin membuat mereka lebih leluasa menyampaikan aspirasi dalam forum resmi. Mereka berharap rekomendasi UMK 2026 dapat mencerminkan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Serang serta mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, termasuk inflasi, harga bahan pokok, dan stabilitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, Disnaker Kabupaten Serang selaku tuan rumah rapat juga menyambut baik sinergi dengan kepolisian. Menurut mereka, pengamanan yang memadai membantu pelaksanaan rapat berjalan tepat waktu dan sesuai agenda. Kehadiran banyak pihak dari berbagai unsur—baik pemerintah, asosiasi pengusaha, maupun serikat buruh—tentunya membutuhkan situasi yang aman agar diskusi berjalan efektif.
Selama rapat berlangsung, suasana di lokasi terpantau aman dan tertib. Para peserta mengikuti rangkaian diskusi mengenai metodologi penetapan UMK, perkembangan indikator ekonomi daerah, serta masukan dari masing-masing perwakilan. Meskipun terjadi beberapa perdebatan mengenai usulan besaran UMK 2026, seluruhnya berlangsung dalam suasana kondusif tanpa insiden yang berarti.
Hingga rapat usai, situasi keamanan yang dikoordinasikan oleh Polres Serang tetap stabil. Tidak ada laporan gangguan maupun pergerakan massa tambahan. Edi mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama menjaga ketertiban. Ia juga menegaskan bahwa Polres Serang akan terus melakukan pengamanan pada tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses penetapan UMK apabila diperlukan.
Menurutnya, pengamanan ini bukan hanya sekadar tugas rutin, tetapi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik bahwa pemerintah bersama aparat keamanan siap menghadirkan suasana yang damai dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan terciptanya situasi aman, semua pihak dapat fokus pada substansi pembahasan, yakni bagaimana menciptakan kebijakan upah yang adil dan mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu iklim investasi.
Secara keseluruhan, Rapat Pra Pleno Penetapan UMK 2026 di Kabupaten Serang berlangsung lancar berkat kolaborasi antara pihak kepolisian, Disnaker, perwakilan serikat buruh, serta unsur terkait lainnya. Momentum ini diharapkan menjadi contoh bahwa dialog tripartit dapat berjalan efektif apabila disertai komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Baca Juga:
Tangisan Bocah Ingin Sekolah di Pulau Wakai, Menginspirasi Kepedulian Polisi
Dengan selesainya rapat pra pleno, proses selanjutnya adalah pembahasan final besaran UMK yang akan direkomendasikan ke pemerintah provinsi. Para buruh berharap keputusan nantinya benar-benar mewakili kebutuhan mereka, sementara pemerintah daerah dan pengusaha berharap keputusan tersebut tetap menjaga keseimbangan dunia usaha. Namun terlepas dari dinamika yang ada, keberhasilan menjaga situasi kondusif selama rapat menjadi catatan positif bagi seluruh pihak yang terlibat.
