SERANG – Acara penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi Banten Tahun Penilaian 2024 yang digelar di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, menjadi ruang penting bagi Pemerintah Provinsi Banten dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial ekonomi. Dalam forum tersebut, suasana tampak penuh keseriusan sekaligus optimisme, karena program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya soal angka statistik, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup jutaan pekerja dan keluarganya di seluruh Banten. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, hingga berbagai lembaga swasta berkumpul untuk menunjukkan komitmen bersama bahwa perlindungan pekerja adalah fondasi penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Gubernur Banten, Andra Soni, dalam sambutannya menekankan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi gerakan bersama. Saat ini dari total sekitar 5,92 juta pekerja di Banten, baru 2,73 juta atau sekitar 46 persen yang terlindungi oleh program jaminan sosial tersebut. Meskipun angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, Gubernur menilai perlu langkah agresif, sistematis, dan terukur untuk mendorong cakupan yang lebih luas agar target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.
Pemerintah menargetkan minimal 50 persen kepesertaan dalam waktu dekat, sebelum perlahan didorong menuju target jangka panjang sebesar 65 persen pada tahun 2030. Target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menggambarkan harapan bahwa semakin banyak pekerja, baik formal maupun informal, bisa bekerja tanpa rasa waswas akan risiko kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau berbagai musibah yang bisa terjadi kapan saja.
Gubernur juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Banten yang ditopang oleh sektor industri, perdagangan, jasa, dan UMKM harus diimbangi dengan sistem perlindungan ketenagakerjaan yang kuat. Menurutnya, pekerja rentan justru harus menjadi prioritas karena mereka seringkali tidak memiliki perlindungan memadai. Nelayan, petani, pedagang kecil, pekerja harian lepas, buruh bangunan, hingga pengemudi ojek daring adalah kelompok yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi tetapi tidak jarang belum terlindungi secara optimal.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Banten bergerak menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk wilayah Banten. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat sekaligus instrumen yang memastikan bahwa jaminan sosial dapat diakses seluruh lapisan pekerja.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah, Gubernur Andra Soni memaparkan bahwa Pemprov Banten telah memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan pekerja rentan. Sebanyak 3.600 nelayan dan 946 pengemudi ojek daring telah menerima bantuan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok pekerja yang tingkat risikonya cukup tinggi. Tidak hanya berhenti di angka tersebut, pemerintah juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Banten agar ikut melaksanakan program serupa sehingga semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan.
Baca Juga:
Kapolres Serang Gelar Jumat Curhat Bersama Warga Pembuat Pakan Ternak
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Yuyulianda, menjelaskan makna strategis Paritrana Award. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar seremoni atau kompetisi antarinstansi, tetapi merupakan bentuk apresiasi negara kepada para pihak yang memiliki kontribusi nyata dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan, serta menjaga stabilitas hidup para pekerja. Paritrana Award yang telah berjalan sejak 2017 ini terus berkembang dalam hal cakupan, proses seleksi, dan kualitas peserta.
Pada tahun penilaian 2024, proses seleksi dilakukan secara ketat. Mulai dari verifikasi lapangan terhadap 23 nomine, pemeriksaan dokumen program, hingga wawancara mendalam yang telah berlangsung pada Agustus 2025. Para nomine terbaik dari Provinsi Banten nantinya akan dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2025. Dengan sistem penilaian yang komprehensif, penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta agar semakin meningkatkan kualitas implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Salah satu kepala daerah yang hadir, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, menyampaikan perkembangan positif terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Ia menuturkan bahwa pihaknya berfokus pada pekerja informal karena kelompok tersebut berada di posisi yang paling rentan ketika terjadi risiko.
Dengan berbagai program sosialisasi dan kolaborasi bersama pelaku usaha, kepesertaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dari 2,6 juta menjadi 2,8 juta peserta. Penambahan sekitar 200 ribu pekerja yang kini terlindungi dianggap sebagai pencapaian yang patut diapresiasi karena memperlihatkan komitmen nyata pemerintah daerah.
Indikator penilaian Paritrana Award sendiri cukup beragam. Selain menilai kontribusi pemerintah kabupaten/kota, penilaian juga mencakup peran desa dan kelurahan, perusahaan besar, perusahaan menengah, hingga UMKM. Tidak hanya itu, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan serta inisiatif “Sertakan” BPJS Ketenagakerjaan turut menjadi komponen penting dalam penilaian. Melalui keterlibatan multi pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan pekerja.
Baca Juga:
611 Pelajar Ikuti Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Serang Tahun 2025
Dengan berlangsungnya acara Paritrana Award ini, Pemprov Banten menegaskan kembali bahwa tujuan besar yang ingin dicapai adalah terwujudnya cakupan semesta jaminan sosial ketenagakerjaan. Universal coverage ini bukan sekadar cita-cita administratif, tetapi merupakan upaya memastikan bahwa seluruh pekerja di Banten dapat bekerja dengan rasa aman, memiliki perlindungan jika musibah terjadi, dan pada akhirnya bisa berkontribusi lebih optimal bagi pembangunan daerah. Pemerintah berharap melalui kolaborasi yang terus diperkuat, visi jaminan sosial yang inklusif dan adil dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
