JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin gencar dalam mengejar para penunggak pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan bahwa ribuan penunggak pajak telah menjadi target utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga akhir tahun ini.
Dalam sebuah acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat,
Yon menyatakan, “Upaya penagihan ini akan terus kita intensifkan hingga akhir tahun. Kami akan berupaya menyelesaikan setiap kasus secepat mungkin.”
Fokus utama dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah mengejar piutang pajak dari sekitar 200 wajib pajak kaya atau “prominent” yang nilai tunggakannya mencapai angka fantastis, yakni Rp 60 triliun.
Namun, Yon menegaskan bahwa di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia, terdapat ribuan penunggak pajak lainnya yang statusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan siap untuk ditagih.
“Kasus 200 penunggak pajak besar yang mencuat kemarin hanyalah puncak gunung es. Jumlah penunggak pajak sebenarnya mencapai ribuan,” tegas Yon.
Baca Juga:
PLN UPT Bandung Sabet Emas Keamanan dari Polri: Jaminan Listrik Nasional
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki daftar 200 penunggak pajak besar dengan kasus sengketa pajak yang sudah final di pengadilan.
Total kewajiban pajak terutang mereka mencapai Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp 7 triliun yang berhasil dibayarkan, sebagian besar melalui skema pembayaran bertahap.
“Pembayaran memang ada yang bertahap, jadi saya akan terus memantau seberapa cepat progresnya,” ujar Purbaya saat ditemui di acara Prasasti Luncheon Talk, Jakarta, pada 8 Oktober lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pihaknya telah mempercepat proses penagihan dengan memperluas kerja sama antar lembaga, khususnya dalam hal asset tracing atau penelusuran aset.
“Kami bekerja sama dengan berbagai institusi seperti Kejaksaan Agung untuk penagihan aktif, serta menjalin sinergi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lain sebagai penyedia informasi,” jelas Bimo saat ditemui di kantor pusat DJP pada 9 Oktober.
Baca Juga:
Kapolres Serang Ikut Naik Mobil Komando Kawal Aksi Buruh Tuntut Kenaikan UMK
Dengan upaya yang semakin intensif dan kerja sama yang solid antar lembaga, pemerintah optimis dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan menegakkan keadilan bagi seluruh wajib pajak.
