JAKARTA – Polemik pemotongan anggaran transfer daerah akhirnya terjawab! Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait kebijakan yang menuai protes dari sejumlah kepala daerah. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan, melainkan pengarahan dana transfer daerah ke program-program yang penerimanya adalah masyarakat di daerah.
Prasetyo menjelaskan bahwa transfer daerah terbagi menjadi dua skema, yaitu transfer langsung dan tidak langsung.
“Dan kemarin sudah kita terima, diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian diterima juga oleh Mendagri dan kita berikan pemahaman bersama,” kata Pras di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10), mencoba meredakan tensi.
Menurut Prasetyo, transfer ke daerah yang bersifat tidak langsung merupakan transfer dari pemerintah pusat berupa program-program yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya bersumber dari APBN. Meskipun bersumber dari pusat, program ini akan dinikmati oleh seluruh daerah di Indonesia.
Baca Juga:
TNI AD Beri Angin Segar: Peluang Jadi Prajurit Kini Lebih Terbuka untuk Semua!
“Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan itu kan di Rp335 triliun. Nah, ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” jelasnya.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) memicu reaksi keras dari sejumlah kepala daerah. Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Para gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, mendatangi langsung Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi.
Gubernur Aceh Mualem bahkan mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipotong sebesar 25 persen oleh pemerintah pusat. Dengan nada tegas, Mualem menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan tersebut.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem seusai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Baca Juga:
Karangan Bunga Banjiri Pelantikan PWI Pusat: Solidaritas Pers Indonesia Menguat
Penjelasan Istana ini diharapkan dapat menjernihkan kesalahpahaman dan membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah.
