PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur. Bagaimana tidak, sepertiga dari jalan di seluruh wilayahnya dilaporkan dalam kondisi rusak parah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang mencatat, sekitar 250 kilometer jalan, yang mencakup 32 persen dari total panjang jalan di kabupaten tersebut, memerlukan perhatian segera.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama di wilayah selatan Pandeglang, di mana kerusakan jalan mencapai titik terparah. Di kecamatan seperti Cimanggu, bahkan ada ruas jalan yang seluruhnya hancur.
Medan yang berat di wilayah selatan memperburuk kondisi jalan, sehingga perbaikan menjadi semakin mendesak.
Baca Juga:
Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Lumpuhkan Jalan Cikande-Kopo, Polisi Sigap Evakuasi!
Namun, upaya perbaikan terbentur pada masalah klasik: keterbatasan anggaran. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengakui bahwa keuangan daerah yang minim menjadi penghalang utama untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak secara serentak. Alhasil, mereka kini sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, serta uluran tangan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Masyarakat Pandeglang sangat berharap agar ada pihak yang bersedia memberikan bantuan, karena perbaikan jalan akan membawa dampak besar bagi kehidupan mereka. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan lebih lancar.
Namun, di balik harapan itu, terbentang kenyataan pahit. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan sangat besar, jauh melebihi kemampuan keuangan daerah saat ini.
Baca Juga:
Polisi Cikande Amankan Pelaku Balap Liar
Dengan kondisi anggaran yang minim, pengerjaan fisik infrastruktur jalan menjadi tugas yang berat dan menantang. Akankah harapan masyarakat Pandeglang terwujud, ataukah mereka harus terus bergelut dengan jalanan yang rusak?
