PANDEGLANG – Proyek pembangunan dua gapura di Kabupaten Pandeglang, Banten, senilai total Rp 356 juta menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Pasalnya, gapura tersebut dibangun menuju rumah Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Asep Rahmat.
Proyek ini sontak menuai kritik, terutama dari kalangan DPRD Pandeglang. Anggota DPRD Pandeglang, Erin Fabian Ansori, menyayangkan alokasi anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran.
Menurutnya, Pemkab Pandeglang seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang lebih mendesak, seperti jalan dan jembatan.
“Seharusnya Dinas PU lebih mementingkan kebutuhan dasar masyarakat Pandeglang. Jika anggaran tersebut dialihkan ke pembangunan jalan atau jembatan, tentu bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh semua elemen masyarakat,” ujar Erin.
Pembangunan gapura menuju rumah Wabup Iing menelan anggaran Rp 181 juta, sementara gapura menuju rumah Kepala Dinas PUPR Asep Rahmat menghabiskan Rp 175 juta.
Asep Rahmat sendiri menjelaskan bahwa pembangunan gapura ini bertujuan untuk meningkatkan estetika di kawasan pemukiman strategis.
“Gapura ini tujuannya untuk estetika dan keindahan lingkungan di kawasan strategis (bukan kawasan kumuh),” kata Asep.
Baca Juga:
Buronan Wanaartha Life Tertangkap di AS, Bebas dengan Jaminan! Skandal Rp 17 Triliun Kembali Mencuat
Asep juga mengklaim bahwa pembangunan gapura bukan hal baru di Pandeglang. Menurutnya, Pemkab Pandeglang pernah melakukan hal serupa di lokasi lain.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab tetap memprioritaskan pembangunan jalan, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan bantuan.
Namun, penjelasan Asep tidak meredakan kritik. Erin Fabian Ansori bahkan meminta Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, untuk tidak mengikuti jejak serupa.
Ia berharap agar setiap pembangunan difokuskan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Saya sebagai kader Gerindra berharap agar Bu Dewi sebagai bupati, tidak ikut-ikutan bikin gapura di jalan masuk menuju rumahnya. Karena hakikatnya memimpin itu melayani,” tegas Erin.
Kontroversi gapura mewah ini menjadi cermin dari prioritas pembangunan yang dipertanyakan. Di tengah kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan, alokasi anggaran untuk proyek estetika pejabat menjadi sorotan tajam.
Baca Juga:
Evaluasi Gaji DPR Mendesak: Formappi Soroti Tunjangan Tumpang Tindih dan “Pundi-Pundi” yang Menggunung!
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran, dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat.
