JAKARTA – Usulan mengejutkan datang dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, dalam Rapat Kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 8 Mei 2025.
Ia mengusulkan agar Indonesia meniru Uni Emirat Arab (UEA) yang membuka kasino, sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru.
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” ujar Galih, dikutip Jumat (30/5/2025).
Usulan ini mengingatkan kita pada sejarah menarik Jakarta tahun 1967. Kala itu, Gubernur Ali Sadikin menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur Jakarta yang minim anggaran. Solusi yang diambil? Legalisasi perjudian.
Baca Juga:
Gubernur Banten Awasi Langsung SPMB 2025/2026
Koran Sinar Harapan (21 September 1967) memberitakan, kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan perjudian ilegal yang meraup Rp300 juta per tahun ke tangan oknum, ke dalam sistem resmi.
“Uang tersebut jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat,” tulis Sinar Harapan, mengutip Pemerintah DKI Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 805/A/k/BKD/1967 pada 21 September 1967, melegalkan judi. Kompas (23 November 1967) melaporkan, kasino pertama beroperasi di Petak Sembilan, Glodok, hasil kerjasama dengan warga negara China bernama Atang.
Kasino ini hanya diperuntukkan bagi warga keturunan China, menghasilkan pajak Rp25 juta per bulan untuk pemerintah. Rp25 juta pada 1967, menurut Nusantara (15 Agustus 1967), setara dengan 108,7 Kg emas, atau sekitar Rp200 miliar saat ini! Kasino di Ancol juga memberikan kontribusi besar. Dana ini digunakan untuk membangun jembatan, rumah sakit, dan sekolah, hingga anggaran Jakarta melonjak dari puluhan juta menjadi Rp122 miliar pada 1977. Kebijakan ini berakhir pada 1974 dengan UU No.7 tahun 1974 yang melarang perjudian.
Baca Juga:
Gubernur Banten Buka Gedung Negara untuk Masyarakat!
Usulan Galih Kartasasmita pun kembali membuka perdebatan tentang potensi dan risiko legalisasi kasino di Indonesia.
