BLORA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Blora, justru menuai masalah. Sebanyak 172 paket makanan terpaksa dikembalikan ke penyedia pada Senin (6/10/2025) karena pengiriman terlambat dan kondisi makanan yang tidak layak dikonsumsi.
Kepala Desa Karangtalun, Sri Hati, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian ini. Pihaknya terpaksa menolak ratusan paket makanan tersebut karena tiba tidak sesuai jadwal. Pengiriman baru sampai sekitar pukul 13.00 WIB, padahal seharusnya sebelum waktu Duhur.
“Sesuai jadwal, menu seharusnya tiba sebelum Duhur, sekitar pukul 11.00. Saya bahkan sudah menelepon dan menegaskan jika kiriman datang lebih dari jam 11 siang, tidak akan kami terima,” ujarnya dengan nada kesal, Kamis (9/10/2025).
Tidak hanya soal keterlambatan, Sri Hati juga menyoroti kualitas makanan yang jauh dari standar gizi dan rasa yang diharapkan.
“Makanannya tidak enak sama sekali. Masa balita dikasih oseng-oseng klobot? Udah banyak laporan, makanannya tidak ada rasanya,” keluhnya.
Kades yang aktif memantau langsung kondisi di lapangan ini juga mengkritik dapur penyedia makanan di Desa Sidomulyo yang sempat viral karena kebersihannya diragukan.
Baca Juga:
BKOW Banten: Menuju Pemberdayaan Perempuan yang Lebih Baik
“Dapur Sidomulyo yang sedang viral itu, tempatnya jorok sekali. Kondisi seperti itu ya tidak higienis,” tegasnya.
Masalah tidak berhenti sampai di situ. Sri Hati juga mengkritik sistem pendistribusian program MBG yang memberatkan perangkat desa. Petugas diminta untuk menyalurkan paket makanan ke warga dengan upah Rp500 per paket yang hingga kini belum dibayarkan.
“Kalau suruh mengantar, kalau hilang suruh ganti. Siapa yang mau, Mas?” tanyanya retoris.
Pada hari Kamis (9/10), warga Desa Karangtalun menerima paket makanan yang berisi irisan mentimun, daun kol, sambal, lele, semangka, dan susu. Menu ini pun dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Melihat berbagai permasalahan yang muncul, Sri Hati berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan distribusi program MBG.
Baca Juga:
Bob’s Shoes: Destinasi Baru Pecinta Sepatu Branded Bekas di Antapani
“Harapan kami, lebih baik diserahkan ke koperasi atau BUMDes agar diolah oleh masing-masing desa. Pasti akan lebih sehat, lebih bersih, dan lebih terjamin,” pungkasnya.
