JAKARTA – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial dan semakin akrabnya masyarakat dengan berbagai layanan pembiayaan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas yang dipandang krusial dalam mengatur salah satu fenomena pembiayaan yang belakangan semakin populer: Buy Now Pay Later (BNPL) atau layanan paylater. OJK resmi menerbitkan aturan baru melalui Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur tata kelola penyelenggaraan BNPL di Indonesia. Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025 dan langsung menjadi sorotan di dunia keuangan karena membawa perubahan signifikan terhadap siapa saja yang boleh menawarkan layanan paylater kepada masyarakat.
Selama beberapa tahun terakhir, layanan paylater menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup konsumtif masyarakat urban maupun generasi milenial dan Gen Z. Skema beli sekarang, bayar nanti ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa melalui transaksi digital kemudian membayarnya dalam bentuk cicilan. Kemudahannya yang seolah tanpa riba, tanpa jaminan, serta proses persetujuan yang cepat membuat paylater sangat menarik bagi banyak orang. Namun di balik kemudahan itu, timbul sejumlah kekhawatiran akan potensi risiko yang mungkin timbul—mulai dari jebakan utang hingga risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan jika tidak diatur secara tepat.
Melihat kondisi ini, OJK melihat kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan BNPL. Aturan baru tersebut diluncurkan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko pembiayaan digital yang kian berkembang pesat di Indonesia. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa POJK tentang BNPL tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.
Salah satu inti dari aturan baru ini adalah pembatasan penyelenggaraan layanan paylater hanya pada dua jenis institusi keuangan: Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan (multifinance). Dalam praktiknya, Bank Umum diizinkan menyelenggarakan BNPL dengan mengacu pada aturan perbankan yang berlaku, sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum dapat menjalankan layanan ini. Ketentuan ini menunjukkan langkah OJK yang lebih selektif untuk memastikan bahwa hanya entitas yang memiliki kapabilitas manajemen risiko serta tata kelola yang memadai yang dapat menawarkan layanan paylater.
Peraturan ini juga mengatur karakteristik teknis layanan paylater. BNPL disebut harus mencakup pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa secara non-tunai, tanpa agunan, serta dapat dilakukan melalui sistem elektronik dengan skema cicilan yang disepakati. Selain itu, penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen yang ketat, termasuk dalam hal pelindungan data pribadi nasabah atau debitur. Ketentuan ini penting karena data pribadi yang diakses melalui sistem digital paylater rentan disalahgunakan bila tidak dilindungi dengan baik, sehingga perlindungan data menjadi salah satu pilar yang diperhatikan dalam POJK ini.
Aspek lain yang ditekankan dalam aturan baru ini adalah keterbukaan informasi. Penyelenggara BNPL diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada calon debitur atau nasabah sebelum mereka memutuskan menggunakan layanan tersebut. Informasi yang wajib dijelaskan mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta detail lain yang dianggap penting oleh OJK. Tujuannya sederhana namun fundamental: agar konsumen dapat membuat keputusan pembiayaan secara sadar dan bertanggung jawab, tidak semata tergiur oleh janji kemudahan tanpa memahami konsekuensi finansialnya.
Baca Juga:
Skor Integritas Merosot, Kota Serang Berjuang Keluar dari Zona Merah KPK
Dalam POJK tersebut juga diatur tentang mekanisme penagihan, pelaporan berkala kepada OJK, serta ketentuan penghentian penyelenggaraan BNPL, baik atas inisiatif penyelenggara maupun atas perintah OJK. OJK bahkan diberikan kewenangan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi bagi perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan BNPL, dengan mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, serta persaingan usaha yang sehat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa regulator tidak hanya fokus pada sisi pertumbuhan industri, tetapi juga pada pengendalian potensi eksternalitas negatif yang mungkin muncul.
Langkah OJK ini datang di tengah pertumbuhan pesat layanan paylater di Indonesia. Beberapa data menunjukkan bahwa total utang masyarakat melalui layanan paylater mencapai angka puluhan triliun rupiah. Misalnya, pada pertengahan 2025, total kredit paylater secara nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp31 triliun, dengan sebagian besar berasal dari sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan. Angka ini menunjukkan bagaimana layanan paylater kini menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang signifikan di pasar keuangan domestik.
Pertumbuhan ini juga mencerminkan jumlah pengguna paylater yang terus meningkat setiap periode. Misalnya, data menunjukkan bahwa jumlah rekening paylater di perbankan bisa mencapai puluhan juta, mencerminkan sebaran pengguna yang tidak lagi kecil. Tren ini menunjukkan adopsi teknologi finansial yang cepat di Indonesia, sekaligus tekanan pada aspek literasi dan manajemen risiko bagi konsumen yang menggunakan jasa ini.
Namun di balik angka-angka tersebut, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Beberapa pengamat mengingatkan bahwa pertumbuhan BNPL yang terlalu cepat tanpa pengaturan yang memadai dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Meskipun data menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah masih dalam batas yang aman, fenomena paylater tetap harus dilihat sebagai utang yang membawa risiko terhadap profil keuangan peminjam. Tingkat kecerdasan finansial masyarakat dalam memahami produk seperti paylater menjadi faktor kunci dalam menjaga agar utang tersebut tidak berubah menjadi beban finansial jangka panjang.
Aturan baru OJK ini juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen. Seiring semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi paylater untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari—mulai dari belanja online hingga pembelian barang elektronik dan kebutuhan lainnya—pemahaman akan hak dan kewajiban konsumen dalam kontrak pembiayaan BNPL menjadi penting. Tanpa keterbukaan informasi, konsumen berpotensi terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus, terutama jika mereka tergiur oleh tawaran cicilan tanpa bunga atau proses persetujuan instan.
Baca Juga:
Swasembada Pangan: Polsek Cikande Tanam Jagung
Dengan berlakunya POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang BNPL, OJK berharap layanan paylater tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi tumbuh secara bertanggung jawab dalam kerangka pengawasan yang efektif. Regulasi ini memberikan sinyal bahwa pemerintah dan regulator semakin serius dalam mengatur ekosistem pembiayaan digital agar senantiasa menjaga keseimbangan antara inovasi, inklusi keuangan, stabilitas sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen.
