SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian daerah. Bantuan modal ini menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi Banten.
Dalam pandangannya, KUR bukan hanya sekadar pinjaman, melainkan sebuah instrumen untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses permodalan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Andra Soni usai mengikuti kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) secara virtual di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, pada Selasa (21/10/2025).
“Penyaluran KUR ini adalah wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-6, yaitu membangun ekonomi dari desa dan dari bawah untuk mencapai pemerataan dan memberantas kemiskinan,” ujar Andra Soni dengan penuh semangat.
Kemiskinan Menurun, Ekonomi Menggeliat
Lebih lanjut, Andra Soni memaparkan data menggembirakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Angka kemiskinan di Banten pada Maret 2025 berhasil ditekan menjadi 5,63 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II tahun 2025 mencapai angka 5,33 persen, dan diharapkan terus menunjukkan tren positif pada triwulan III.
“Kami berharap program KUR ini dapat disinergikan dengan program-program perlindungan sosial yang ada di perangkat daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi UMKM,” imbuhnya.
Gubernur juga menyoroti peningkatan aktivitas ekonomi yang terlihat di berbagai wilayah Banten. Para pedagang, baik di perkotaan maupun pedesaan, semakin aktif menjalankan usahanya.
“Alhamdulillah, di setiap sudut Provinsi Banten, geliat ekonomi semakin terasa. Bukan hanya di kota, tetapi juga di desa-desa,” ungkapnya dengan rasa syukur.
Makan Bergizi Gratis dan Kolaborasi UMKM
Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni juga menyinggung tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dinikmati oleh lebih dari 1,1 juta pelajar di Banten dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir. Ia berharap, program ini dapat menjangkau 3,5 juta warga Banten setiap harinya.
“Kami juga mendorong pelaku UMKM, khususnya di sektor sayur dan buah, untuk berkolaborasi dengan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat tumbuh bersama,” katanya.
Baca Juga:
Gibran dan Andra Soni Tanam Mangrove: Banten Garda Depan Pelestarian Pesisir“Tadi saya melihat ada pelaku usaha toko buah dan sayuran. Mudah-mudahan mereka bisa berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis, sehingga usaha mereka juga ikut berkembang,” harapnya.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Sinergi Perbankan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Maman Abdurrahman, yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa kegiatan akad massal KUR ini melibatkan sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari 38 provinsi.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong kolaborasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan semangat kolaborasi, partisipasi masyarakat akan semakin luas,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi CEO Regional 4 Bank BJB, Rahadian Agus Hamdani, melaporkan bahwa total penyaluran KUR di Provinsi Banten mencapai Rp6,9 triliun dengan 49.120 debitur. KUR ini disalurkan melalui berbagai lembaga keuangan, seperti Bank BJB, BJB Syariah, BRI, BSI, Mandiri, dan Pegadaian.
“Kami percaya bahwa ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga simbol dari harapan dan peluang yang terbuka untuk jutaan pelaku usaha,” ujarnya.
Rahadian menambahkan bahwa kegiatan akad massal dan peluncuran KPP ini menjadi momentum penting yang menandai transformasi kolaboratif antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat.
“Kita menyaksikan komitmen nyata untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” tegasnya.
Pihaknya bersama lembaga perbankan lain menyambut baik kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja sebagai program prioritas nasional.
“Kami percaya bahwa pemberdayaan UMKM bukan sekadar tentang modal, tetapi juga tentang kepercayaan, pendampingan, dan kesinambungan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama erat antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, maupun masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, turut menyaksikan penandatanganan calon debitur dari pelaku UMKM.
Baca Juga:
Demam Padel Mengguncang Indonesia!
Kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) ini dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur, dan terhubung secara virtual ke 37 provinsi di Indonesia.
