JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) belum lama ini menyerukan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Indonesia. Kritik tersebut muncul setelah semakin banyak guru yang merasakan dampak negatif dari kebijakan ini, terutama berkaitan dengan jam mengajar yang berkurang. Menurut P2G, program yang sejatinya bertujuan baik ini justru mengganggu proses belajar-mengajar dan menyita waktu yang sejatinya diperuntukkan bagi kegiatan akademik siswa.
Dalam pandangan organisasi itu, guru kini menghadapi beban tugas yang kian berat. Tidak hanya harus mengajar sesuai kurikulum yang telah ditetapkan, mereka juga harus terlibat dalam pelaksanaan MBG di sekolah. Dampaknya, sejumlah guru kehilangan kira-kira satu jam jam pelajaran setiap harinya karena harus mengurus urusan yang berkaitan dengan program MBG. Situasi ini menurut mereka menciptakan “waktu kosong” yang merugikan kualitas pengajaran di kelas serta mengganggu ritme kerja guru.
P2G menyatakan bahwa, meskipun intensi program ini patut diapresiasi — yakni memberikan makanan bergizi kepada siswa — realisasinya di lapangan belum optimal. Banyak guru mengaku harus membagi konsentrasi antara tugas utama sebagai pendidik dan tugas tambahan yang terkait dengan program MBG. Mereka harus memastikan distribusi makanan, mencocokkan daftar peserta, bahkan hingga mengatur logistik makanan yang datang setiap harinya selama jam sekolah. Padahal, tugas semacam itu seharusnya tidak berada di bawah tanggung jawab pendidik, melainkan menjadi urusan tenaga pendukung atau pihak ketiga yang ditugaskan mengelola MBG.
Curahan suara dari para guru ini muncul beriringan dengan makin gencarnya implementasi MBG di berbagai daerah. Program yang diluncurkan pemerintah ini memiliki tujuan mulia: meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Pemerintah berharap, dengan mendapatkan makanan bergizi secara gratis di sekolah, siswa akan memiliki kesehatan lebih baik, fokus belajar meningkat, dan prestasi akademik pun ikut terdongkrak. Namun demikian, kritik dari kalangan pendidik justru menunjukkan adanya perbedaan tajam antara niat dan realisasi program ini di lapangan.
Beberapa guru yang diwawancarai mengungkapkan rasa frustrasi mereka karena harus memikirkan lebih banyak hal di luar materi pengajaran. Mereka kini harus memeriksa daftar siswa yang berhak menerima MBG setiap hari, memastikan jumlah porsi cukup, bahkan kadang harus ikut serta memastikan anak-anak disiplin makan di tempat yang disediakan. Hal-hal administratif semacam ini, menurut mereka, seharusnya tidak mengurangi waktu mengajar yang justru sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi kurikulum yang telah ditetapkan.
“Ada rasa berat karena tugas kami sebagai guru menjadi terpecah,” ujar salah satu guru sekolah dasar. “Jam pelajaran yang mestinya kami gunakan untuk membantu anak memahami pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau IPA, kini ‘tergerus’ untuk menangani urusan MBG.”
Ia menambahkan bahwa idealnya tugas-tugas seperti pendistribusian makanan atau pengelolaan daftar peserta MBG dilakukan oleh tenaga administrasi atau pihak yang memang dibentuk khusus untuk program ini.
Baca Juga:
Skandal Suap MA Kembali Mencuat! KPK Tangkap Menas Erwin, Hotel Mewah Jadi Bukti Keterlibatan?!
P2G juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi guru terkait dengan program MBG. Banyak dari mereka yang merasa bahwa tanggung jawab atas pengelolaan makanan dan logistik ditempatkan begitu saja tanpa diberikan pembekalan yang cukup. Akibatnya, bukan hanya jam mengajar yang tergerus, tetapi juga berdampak pada kualitas pelaksanaan program itu sendiri. Guru merasa canggung dan kurang kompeten ketika harus menangani tugas-tugas non-pengajaran yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan.
Di sisi lain, beberapa orang tua murid juga ikut memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan MBG. Sebagian dari mereka merasa bahwa program ini sangat membantu terutama bagi siswa dari latar belakang keluarga kurang mampu, karena mereka bisa mendapatkan makanan bergizi setiap hari di sekolah tanpa biaya. Namun, ada pula orang tua yang merasa bahwa pelaksanaan kegiatan makan bergizi di sekolah perlu dievaluasi, terutama agar tidak mengganggu jadwal pelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa orang tua bahkan mengatakan bahwa anak mereka pulang dengan tugas yang menumpuk karena jam pelajaran berkurang akibat harus mengikuti kegiatan MBG.
Tanggapan dari pihak sekolah pun beragam. Kepala sekolah beberapa sekolah dasar mengaku memahami kekhawatiran para guru, namun mereka juga mengaku terikat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan program MBG. Kepala sekolah ini mengatakan bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin agar proses implementasi MBG berjalan efisien tanpa mengganggu proses belajar-mengajar. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia di sekolah, tantangan tersebut tak bisa dihindari.
Beberapa kepala sekolah bahkan mengungkapkan bahwa mereka sudah mencoba mengatur jadwal sedemikian rupa agar kegiatan MBG tidak terlalu mengganggu jam pelajaran inti. Meski demikian, pada praktiknya kegiatan ini tetap memakan waktu yang signifikan lantaran harus dilakukan di tengah jam pelajaran. Keputusan ini dilakukan semata-mata untuk memastikan semua siswa mendapatkan makan bergizi tanpa harus menunggu terlalu lama atau mengganggu ritme sekolah secara drastis.
P2G lantas menyerukan agar pemerintah meninjau kembali mekanisme pelaksanaan MBG di sekolah. Mereka mengusulkan beberapa langkah konkret, seperti memindahkan sebagian kegiatan operasional program MBG ke luar jam pelajaran inti, melibatkan lebih banyak tenaga pendukung yang khusus ditugaskan untuk MBG, serta memberikan kompensasi waktu atau dukungan tambahan bagi guru yang terlibat. Usulan ini dinilai perlu agar tujuan pemberian makanan bergizi tidak justru menjadi beban baru bagi tenaga pendidik yang sudah kelelahan dengan tugas mengajar sehari-hari.
Kritik P2G ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Apakah semua kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas siswa juga perlu mempertimbangkan beban kerja guru? Sejauh mana peran guru harus diperluas agar kebijakan baru dapat berjalan dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul di tengah upaya bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Baca Juga:
Kapolri Terima Penghargaan Internasional atas Dedikasi Perlindungan Buruh
Banyak pihak berharap bahwa diskusi ini tidak berhenti pada kritik belaka, tetapi dapat mendorong terjadinya reformasi dalam pelaksanaan program-program pendidikan di masa depan. Pendidikan, seperti yang sering disuarakan oleh para pendidik dan pemerhati pendidikan, bukan hanya soal kurikulum dan materi ajar, tetapi juga tentang bagaimana beban kerja guru diatur agar mereka tetap fokus memberikan pengajaran berkualitas. Penyesuaian dalam pelaksanaan program di sekolah diharapkan dapat memberikan win-win solution: meningkatkan kesehatan gizi siswa tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran yang diterima.
