JAKARTA – Sejumlah proyek infrastruktur di wilayah metropolitan Jabodetabek kini menghadapi tantangan serius. Kelangkaan material batu dan pasir mengancam kelanjutan proyek-proyek vital setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani menghentikan sementara aktivitas pertambangan di kawasan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Keputusan ini diambil demi menanggapi keluhan warga terkait dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan.
Di antara proyek-proyek yang terancam adalah pembangunan strategis Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan. Kedua proyek ini diharapkan dapat rampung sebelum perayaan Natal 2025, namun kini terancam molor akibat krisis material.
Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, tetap teguh pada keputusannya. Beliau tidak akan mencabut pemberhentian aktivitas pertambangan sebelum ada kajian mendalam dari para ahli.
KDM telah menerjunkan peneliti dari IPB dan ITB untuk melakukan studi komprehensif terhadap perusahaan tambang di Parung Panjang. Hasil penelitian ini akan menjadi landasan bagi kebijakan pertambangan di masa depan.
KDM menekankan bahwa kebijakan pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin harus selaras dengan kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga.
Ia bertekad untuk mencari solusi terbaik agar aktivitas pertambangan tidak lagi merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Pemkab Serang dan DPRD Segera Bahas 12 Raperda Prioritas pada 2026
“Bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapkan sekarang. Tetapi, itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana nanti pertambangan Parung Panjang tidak boleh lagi menjadi neraka bagi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Selama ini, aktivitas pertambangan telah menyebabkan berbagai masalah bagi warga Parung Panjang dan sekitarnya.
Debu beterbangan, kemacetan tak terhindarkan, kecelakaan sering terjadi, dan kesehatan warga terganggu.
Selain itu, potensi ekonomi warga di jalan utama Parung Panjang juga terhambat akibat polusi yang disebabkan oleh truk-truk pengangkut material tambang.
“Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan. Warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan,” keluh KDM.
Dedi Mulyadi juga menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para sopir dan ATTB (Asosiasi Transport Truk Tambang) yang menuntut agar aktivitas pertambangan segera dibuka kembali.
Baca Juga:
Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri kembali Bimtek Bersama PT PLN UPT Cawang
Ia berharap semua pihak dapat memahami bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar.
