JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera membebaskan mantan Direksi PT ASDP yang sebelumnya terjerat perkara korupsi. Keputusan itu menyusul pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada tiga eks pejabat ASDP, yakni mantan Direktur Utama, serta dua mantan Direktur lain. Langkah pembebasan itu diambil setelah Presiden menggunakan hak prerogatifnya, dan KPK memastikan akan menghormati keputusan tersebut.
Nama-nama yang bakal mendapat pembebasan adalah mantan Dirut ASDP, bersama Muhammad Yusuf Hadi dan Muhammad Adhi Caksono — keduanya sebelumnya menjabat sebagai direktur di PT ASDP. Ketiganya sempat dijatuhi hukuman pidana terkait kasus akuisisi perusahaan BUMN, yaitu PT Jembatan Nusantara (JN). Untuk itu, rehabilitasi yang diberikan Presiden bukan sekadar simbolik: setelah proses administrasi selesai, KPK berencana mengeluarkan mereka dari tahanan.
Namun, pembebasan ini belum bisa dilakukan seketika. KPK masih menunggu surat resmi keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum sebagai dasar formal untuk melepaskan ketiganya dari rutan. Seorang pejabat KPK menyatakan, sesuai pengalaman dalam kasus serupa sebelumnya, surat tersebut kemungkinan tiba dalam waktu dekat. Setelah surat masuk, akan diterbitkan perintah pimpinan agar mantan pejabat itu keluar dari penahanan.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa meski mantan direktur tersebut dilepaskan karena rehabilitasi, proses hukum terhadap pihak lain dalam kasus yang sama tetap berjalan. Ada tersangka lain — pemilik perusahaan yang terkait akuisisi — yang masih dalam pantauan penyidik. Dengan demikian, pembebasan eks pejabat ASDP tidak berarti seluruh rangkaian kasus berakhir; hanya mereka yang sudah divonis dan diberi rehabilitasi yang akan menikmati kebebasan, sementara proses untuk pihak lain tetap ditindaklanjuti.
Keputusan rehabilitasi sendiri muncul lewat mekanisme aspirasi publik. Menurut penjelasan pihak DPR, sejumlah elemen masyarakat menyuarakan pendapat terkait kasus ASDP — dan aspirasi itu diterima oleh Komisi Hukum DPR untuk dikaji lebih mendalam. Dari kajian tersebut lah kemudian rekomendasi dilayangkan ke pemerintah, hingga akhirnya Presiden menyetujui pemberian rehabilitasi.
Baca Juga:
Polres Serang dan Diskoumperindag Kolaborasi Jaga Stabilitas Harga Beras
Proses formalisasi rehabilitasi dikonfirmasi lewat penandatanganan surat oleh Presiden. Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa surat itu sudah resmi ditandatangani, menandai berakhirnya proses rekonsiliasi hukum bagi ketiga mantan pejabat tersebut. Dalam konferensi pers, pihak pemerintah menyampaikan bahwa langkah ini dianggap sebagai pemulihan reputasi terhadap individu-individu yang telah menjalani putusan pengadilan — setidaknya dari sisi administratif dan kenegaraan.
Kendati rehabilitasi telah disetujui dan langkah pembebasan sudah di depan mata, KPK tetap menegaskan bahwa institusi penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Dari sisi formal, penyidikan, pengadilan, hingga vonis telah melalui uji formil dan materil. Dalam kasus ini, unsur-unsur pasal telah diuji di pengadilan, dan majelis hakim telah menjatuhkan vonis pada 20 November 2025. Maka, menurut KPK, rehabilitasi tidak menjadi pelemahan terhadap kerja hukum — melainkan bagian dari hak prerogatif Presiden.
Publik pun menyimak dengan seksama. Pengacara salah satu mantan direktur mendatangi gedung KPK setelah keputusan rehabilitasi diumumkan, menandakan kesiapan untuk menindaklanjuti proses administratif pembebasan. Sementara itu, masyarakat yang sebelumnya menyuarakan aspirasi di DPR menunggu dampak nyata dari proses rehabilitasi — apakah benar rehabilitasi hanya formalitas, atau akan mengubah kondisi para terpidana secara nyata.
Sebagian pihak melihat rehabilitasi sebagai sinyal toleransi kenegaraan terhadap pejabat yang pernah divonis penjara. Namun, ada juga pandangan bahwa hak prerogatif presiden dalam memberikan rehabilitasi harus dihormati sebagai bagian dari sistem hukum. KPK sendiri memilih sikap netral: menghormati keputusan Presiden, sembari memastikan bahwa prosedur hukum tetap berlangsung bagi pihak-pihak lain dalam kasus yang sama.
Di tengah proses tersebut, perhatian publik tak hanya tertuju pada tiga nama yang akan dibebaskan, tetapi juga pada masa depan korporasi PT ASDP dan implikasi kepercayaan publik terhadap BUMN. Kasus ini mengingatkan bahwa dinamika antara pengawasan hukum, aspirasi publik, dan hak prerogatif eksekutif bisa saling bersilangan — dan hasilnya tidak selalu hitam-putih.
Baca Juga:
Jumlah Uang Pensiun Seumur Hidup Jokowi.
Seiring KPK menunggu surat keputusan dari Kementerian Hukum, semua pihak mengawasi betul perkembangan selanjutnya. Bila pembebasan benar terjadi, ini bisa menjadi preseden: bagaimana rehabilitasi diberikan, dan apa artinya bagi kepastian hukum di masa mendatang. Namun, selama proses hukum untuk pihak lain tetap berjalan, tampak bahwa upaya penegakan korupsi belum berhenti – hanya bergeser bentuknya.
