JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memperluas penyelidikan terhadap dugaan korupsi tak hanya pada satu proyek, melainkan pada pembangunan 31 rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil menyusul kasus awal di RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara — yang telah menjerat sejumlah tersangka dan memunculkan kecurigaan bahwa praktik korupsi mungkin terjadi secara sistemik di banyak RSUD lain dalam program nasional.
Penyidikan terhadap proyek 31 RSUD ini diumumkan secara resmi pada malam Senin, 24 November 2025, oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Menurut Asep, penyelidikan awal atas RSUD Kolaka Timur menunjukkan indikasi tindak pidana yang kuat — sehingga KPK menduga bahwa penyimpangan bukan hanya terjadi di satu proyek, melainkan bisa berulang di rumah sakit-rsud lain yang termasuk dalam program pembangunan nasional tahun ini.
Proyek pembangunan 32 RSUD (termasuk Kolaka Timur dan 31 lainnya) ini merupakan bagian dari program percepatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan fasilitas layanan kesehatan daerah di bawah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2025. Total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp 4,5 triliun. Namun program besar ini kini ternodai dugaan korupsi — dan KPK meyakini bahwa penyimpangan anggaran dan manipulasi proyek mungkin terjadi lebih luas dari yang terungkap di Kolaka Timur.
Kasus di RSUD Kolaka Timur sendiri sudah melalui beberapa tahap penegakan hukum. Pada 9 Agustus 2025, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan lima orang tersangka, termasuk pejabat daerah dan oknum dari swasta, atas dugaan manipulasi tender dan penerimaan suap terkait proyek peningkatan rumah sakit dari kelas D ke kelas C.
Seiring berjalannya penyidikan, pada 6 November 2025 tiga tersangka tambahan diumumkan — namun identitas mereka baru dirilis pada 24 November, ketika KPK langsung melakukan penahanan. Tiga yang ditahan tersebut adalah ASN di badan pendapatan daerah Sulawesi Tenggara, satu pejabat Kemenkes (Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana Alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat), serta Direktur Utama perusahaan swasta yang menjadi mitra proyek.
Dalam konferensi persnya, Asep menekankan bahwa pengusutan akan terus dilakukan secara menyeluruh — dari pegawai penerima di level paling bawah, kemudian berjenjang ke atasan hingga kemungkinan memanggil pejabat level tinggi di Kemenkes ataupun pihak kementerian terkait. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menggali siapa saja yang terlibat dalam dugaan aliran dana tidak wajar.
Baca Juga:
Kemacetan 5 Kilometer di Pandeglang: Imbas Libur Panjang Idul Adha
Menurut paparan KPK, dari tiga tersangka baru tersebut ditemukan dugaan penerimaan dana mencapai sekitar Rp 3,715 miliar sejak 2023. Rincian sementara menunjukkan sebagian dana telah diterima oleh pejabat Kemenkes yang ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek, serta oleh pihak swasta sebagai perantara. Dugaan aliran dana ini mendasari anggapan bahwa skema korupsi dalam proyek RSUD bukan kasus tunggal, melainkan bisa terjadi berulang pada proyek sejenis.
Penyelidikan diperluas karena KPK menduga modus korupsi bukan hanya terbatas pada proyek renovasi atau pembangunan fisik. Bisa jadi manipulasi dokumen, mark-up anggaran, kolusi antara pejabat dan swasta, serta penyalahgunaan dana alokasi khusus menyebabkan potensi kerugian negara besar. Mengingat skala program — 32 RSUD di berbagai daerah — dampak keuangan negara dan kepercayaan publik bisa sangat besar jika penyimpangan sistemik terbukti.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan, KPK menyatakan akan menelusuri aliran dana dari penerima hingga pemberi, serta memanggil semua pihak terkait secara berjenjang — termasuk mereka yang duduk di jajaran tinggi kementerian — jika bukti mendukung. Hingga saat ini, fokus prioritas KPK adalah pendalaman kasus di 31 RSUD lainnya, di luar Kolaka Timur, untuk memastikan apakah pola korupsi serupa juga terjadi di sana.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat dan pemerhati pembangunan. Pasalnya, proyek RSUD dimaksudkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat — terutama di daerah. Bila terbukti korupsi merajalela, bukan hanya anggaran negara yang terbuang, tetapi rakyat yang menjadi sasaran program bisa dirugikan: fasilitas rumah sakit bisa menjadi fiktif, pelayanan dialihkan, atau kualitas rumah sakit di lapangan jauh dari harapan awal.
Dengan demikian, penyelidikan KPK terhadap 31 RSUD lain ini bukan sekadar masalah hukum atau individu — melainkan ujian terhadap integritas pelaksanaan program nasional. Ini adalah momentum penting bagi penegakan hukum, akuntabilitas publik, dan upaya memastikan bahwa anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak.
Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini — terutama bagaimana KPK memetakan aliran dana, menetapkan tersangka baru, dan apakah penyidikan mengarah ke level pejabat tinggi di kementerian atau pemerintahan pusat. Jika dibuktikan bahwa praktik korupsi terjadi secara sistemik, konsekuensinya bisa jauh lebih luas daripada sekadar satu proyek rumah sakit.
Baca Juga:
Korsabhara Baharkam Polri Audit SMP Obvitnas di PT Medco E&P Malaka
Perhatian masyarakat pun penting — agar proses penegakan hukum berjalan transparan, adil, dan menjawab rasa keadilan publik. KPK serta semua institusi terkait diharapkan menghadirkan kejelasan: siapa saja yang bertanggung jawab, berapa besaran kerugian negara, dan bagaimana langkah korektif serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Pemeriksaan terhadap 31 RSUD lainnya bukanlah proyek kecil — ini soal masa depan pelayanan kesehatan di daerah dan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
