JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejari) berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui Kick-Off Meeting Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Pengawasan), Bapak Rudi Margono, pada Selasa, 3 Juni 2025 lalu, secara virtual.
Evaluasi ini sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal. SPIP dan Manajemen Risiko menjadi dua dari 25 indikator utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja Kejari. Implementasi ini merupakan bagian penting dari penerapan tiga lini pertahanan dalam sistem pengendalian dan kepatuhan internal.
Fokus utama evaluasi ini tertuju pada tiga indikator kunci:
1. Maturitas SPIP: Evaluasi ini akan mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, kualitas pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap hukum.
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI): Pengukuran efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan.
Baca Juga:
Misi Rahasia Prabowo: Mahfud MD & Jenderal Purnawirawan ‘Gempur’ Polri?!
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK): Penilaian kemajuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi.
Hasil Laporan Pengawasan (Nomor: PE.09.02/LHP-237/D202/2/2024, 31 Desember 2024) menunjukkan Kejaksaan Agung telah menetapkan strategi dan target kinerja yang relevan. Namun, sistem pengendalian yang ada masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal.
Bapak Rudi Margono menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat budaya kepatuhan, dan meningkatkan akuntabilitas serta integritas organisasi. Beliau berharap evaluasi ini menjadi fondasi kokoh bagi Kejari yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Baca Juga:
Kekayaan Alam vs Kekayaan Pemimpin: Kisah Pandeglang
Evaluasi ini melibatkan seluruh satuan kerja Kejari dalam proses penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi internal dan membangun sistem pengawasan yang efektif dan adaptif terhadap berbagai risiko. Kejari berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.
