SERANG – Gubernur Banten Andra Soni meninjau jalan rusak di Kampung Kademangan, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang,Kabupaten Serang, Kamis (10/3/2025). Peninjauan itu merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat setempat.
“Saya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa jalan di tempat mereka belum terbangun semua. Jadi ada yang sudah dibangun Kabupaten Serang dan ada yang belum selesai karena faktor anggaran,” ungkap Andra Soni usai peninjauan jalan.
Dalam peninjauan jalan tersebut, Andra Soni didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) P Provinsi Banten Arlan Marzan, Dinas PUPR Kabupaten Serang, Anggota DPRD Banten Taufik Hidayat dan Anggota DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin.
“Tadi kita berdiskusi, bahwa hari ini kita melakukan efisiensi anggaran. Pengertian efisiensi anggaran itu bukan berarti memangkas anggaran, tapi lebih mengefisienkan anggaran yang tidak efisien” katanya.
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah, kata Andra Soni, di antaranya mengalihkan anggaran tersebut untuk membangun jalan, sekolah, dan lainnya yang memberikan dampak positif kepada masyarakat.
Baca Juga:
BAPENDA Kabupaten Serang
“Karena kita sedang efisiensi anggaran, maka hasil efisiensi itu kita alihkan yang lebih tepat, kunjungan kerja kita geser untuk bangun jalan serta lainnya. Itu perintah Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Selain itu, Andra Soni juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemkab Serang untuk membahas sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan. Di antaranya pembangunan jalan yang menjadi konektivitas suatu daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
“Kita akan bekerjasama. Mana yang dikerjakan Kabupaten Serang, mana yang dikerjakan Provinsi. Insyaallah kita akan bareng-bareng bersama dengan Bupati,” jelasnya.
Sementara, Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemkab Serang terkait upaya penyelesaian kondisi jalan tersebut.
“Pak Gubernur tadi melihat kondisi itu jalan menjadi akses beberapa desa, terutama akses jalan pendukung untuk ke lahan pertanian, itu diminta untuk di prioritaskan,” ujarnya.
Selain itu, Arlan juga menyampaikan pihaknya kedepan akan mengundang seluruh DPUPR kabupaten/kota se-Provinsi Banten untuk membahas terkait kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota dan jalan desa.
“Sesuai arahan Gubernur, pemprov ingin memastikan berapa lokasi ruas jalan yang menjadi prioritas terkait ketahanan pangan, kemiskinan ekstrem, akses pendidikan dan kesehatan yang mereka belum dianggarkan, untuk bisa ditangani bersama Pemprov Banten.” pungkasnya.
Baca Juga:
DPR Digugat Soal Pensiun, MK Jadi Tumpuan Harapan: Mampukah Keadilan Ditegakkan?
