JAKARTA – Ibukota Indonesia, Jakarta, resmi memimpin peringkat sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia pada tahun 2025 — sebuah loncatan besar yang menandai perubahan dramatis dalam peta urbanisasi global. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tepatnya dokumen World Urbanization Prospects 2025, populasi wilayah metropolitan Jakarta tercatat mencapai 41,9 juta jiwa.
Angka ini menggeser dominasinya kota-kota besar seperti Tokyo (Jepang) — yang selama puluhan tahun dikenal sebagai kota terpadat di dunia — ke posisi ketiga. Di belakang Jakarta, posisi kedua kini diisi oleh ibu kota Bangladesh, Dhaka, yang juga mengalami lonjakan populasi signifikan dengan sekitar 36,6 juta jiwa.
Meski terdengar mengejutkan, kemenangan Jakarta bukan semata soal angka mutakhir — melainkan dampak dari definisi baru yang diperkenalkan PBB untuk menghitung “kota”. Untuk mengatasi perbedaan statistik antarnegara, PBB kini menetapkan definisi berdasarkan “agglomerasi yang berdekatan” (contiguous agglomeration), yaitu area urban di mana sel-sel satu kilometer persegi memiliki kepadatan minimal 1.500 penduduk. Metode ini memungkinkan perbandingan yang lebih adil dan konsisten antar kota di seluruh dunia, sehingga beberapa wilayah metropolitan — termasuk Jakarta — yang sebelumnya terpisah secara administratif kini digabung sebagai satu kesatuan urban.
Akibatnya, skala besar dari urbanisasi dan ekspansi wilayah turut mendorong berlainan hasil dibanding data masa lalu. Di tahun 2000, misalnya, Jakarta tercatat memiliki sekitar 25,6 juta jiwa — jauh di bawah puncak kini.
Fenomena ini mencerminkan revolusi urban global: Asia kini mendominasi daftar kota-kota paling padat di dunia. Dari 33 “megacity” (kota dengan lebih dari 10 juta penduduk) pada 2025, 19 di antaranya berada di benua Asia — dan sembilan di antaranya menghuni posisi 10 besar. Di luar Jakarta, kota-kota seperti Dhaka, serta kota besar di India dan Tiongkok — seperti New Delhi, Shanghai, Guangzhou, Manila, Kolkata, dan Seoul — turut mendominasi peringkat tertinggi. Bahkan satu-satunya kota non-Asia dalam daftar 10 besar adalah Kairo, Mesir.
Baca Juga:
Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai Gus Ipul Masuki Tahap Perencanaan Teknis
Menurut analisis PBB, lonjakan populasi di kota-kota besar ini dipicu oleh migrasi massal dari pedesaan. Banyak orang berpindah ke kota untuk mengejar peluang ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan. Di sisi lain, faktor tekanan lingkungan — seperti risiko banjir, naiknya permukaan air laut, dan perubahan iklim — juga menjadi pemicu perpindahan penduduk.
Meskipun pencapaian sebagai kota terbesar di dunia bisa terasa seperti kebanggaan statistik, realitas di lapangan sangat kompleks. Status ini membawa tantangan besar bagi Jakarta. Misalnya isu kerapatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi, hingga tekanan pada layanan publik dan infrastruktur. Masyarakat dan pengamat perkotaan menunjukkan keprihatinan atas keberlanjutan hidup di kota dengan beban besar seperti ini.
Lebih jauh lagi, laporan PBB juga memperingatkan bahwa sekitar seperempat wilayah Jakarta berada dalam risiko tenggelam pada tahun 2050. Hal ini menambah dimensi krisis: bukan hanya soal padat atau tidak, tapi juga tentang ketahanan menghadapi ancaman alam dan perubahan iklim.
Situasi ini ironis: meski ada rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Nusantara di Kalimantan Timur, data menunjukkan bahwa penduduk Jakarta diprediksi akan terus bertambah — sekitar 10 juta jiwa tambahan hingga 2050. Tanpa langkah konkret dan terkoordinasi, tekanan sosial, ketimpangan ekonomi, dan persoalan aksesibilitas serta kualitas hidup kemungkinan akan makin memburuk.
Baca Juga:
Banten Jadi Tuan Rumah HPN 2026: Momentum Emas untuk Promosi Daerah
Transformasi Jakarta menjadi megacity terbesar di dunia bukan sekadar soal angka — ia adalah gambaran global tentang betapa cepatnya urbanisasi berlangsung, terutama di Asia. Fenomena ini membuka peluang, sekaligus membawa tanggung jawab besar: dari pengelolaan kota, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi risiko lingkungan. Bagi Jakarta — dan bagi kita semua yang menyadari bahwa urbanisasi bukan sekadar pertumbuhan fisik, tetapi juga soal keberlanjutan, keadilan sosial dan kualitas hidup — perubahan ini menandai babak baru yang mendesak untuk disiasati dengan bijak.
