JAKARTA – Seorang presiden, sehebat apapun dia, tak bisa melihat realitas langsung. Ia bergantung pada informasi yang disodorkan setiap hari, baik berupa laporan resmi, ringkasan intelijen, atau bisikan dari lingkaran terdekatnya. Namun, apa jadinya jika informasi itu tak utuh, dipoles, bahkan disembunyikan demi kenyamanan politik?
Belakangan ini, muncul kesan bahwa pemerintah seringkali terlambat merespons aspirasi rakyat. Demonstrasi besar terjadi, isu-isu tertentu viral di media sosial, barulah kemudian Istana bereaksi.
Kebijakan yang diharapkan rakyat tak kunjung datang, atau justru melenceng dari harapan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial: benarkah orang-orang di sekitar Presiden Prabowo menyampaikan informasi apa adanya? Ataukah sebagian fakta ditutup-tutupi, dipoles, bahkan disisihkan demi menjaga kenyamanan politik?
Jika yang sampai ke meja Presiden hanyalah laporan yang sudah disaring, bagaimana mungkin keputusan pemerintah bisa selaras dengan aspirasi rakyat?
“Bisikan Gaib” yang Membahayakan Negara
Keterlambatan atau distorsi informasi tidak bisa ditoleransi. Terlambat atau terdistorsi sama saja dengan membiarkan keputusan diambil dalam ruang gelap, sementara rakyat menunggu keadilan yang seharusnya hadir tepat waktu.
Dalam tradisi administrasi publik, negara harus bekerja tanpa henti. Woodrow Wilson menyebut pemerintahan sebagai “the most continuous of human concerns,” menegaskan bahwa urusan publik tak pernah berhenti.
James Madison mengingatkan bahwa pemerintahan “must be adequate to the exigencies of the nation,” kebutuhan rakyat tak mengenal batas waktu.
OECD bahkan menyebut negara modern sebagai always-on state, pemerintahan yang tidak mengenal jeda. Dari perspektif ini, tak ada alasan teknis yang membenarkan keterlambatan informasi di meja Presiden.
BIN dan Intelijen Lainnya Harus Jadi Garda Terdepan
Untuk informasi urgen dan darurat, Presiden harus mengandalkan lembaga yang berwenang, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan lembaga strategis terkait intelijen lainnya.
Baca Juga:
Pemkab Serang Gerak Cepat Bersihkan Tumpukan Sampah di Kali Tirtayasa, Warga Apresiasi
Lembaga itupun dituntut menyajikan laporan yang utuh dan berdaging, bukan potongan kabar yang terdistorsi.
Dalam konteks ini, tak boleh ada pihak yang tak berkepentingan ikut campur, apalagi mengambil alih peran di luar tugas pokok dan fungsinya.
Hirarki eksekutif harus dihormati agar informasi yang sampai ke Presiden benar-benar murni, tepat waktu, dan relevan dengan kebutuhan negara.
Bahaya Nepotisme dan “Jalur Belakang”
Jangan sampai kedekatan personal dijadikan alasan untuk melangkahi kewenangan institusi yang sah. Literatur ilmu politik modern menekankan pentingnya institutionalization of power, yaitu kekuasaan yang dijalankan melalui prosedur kelembagaan, bukan hubungan pribadi.
Ketika jalur formal diabaikan, prinsip spesialisasi runtuh, dan muncullah nepotisme.
Robert Klitgaard menegaskan bahwa ketika kewenangan bercampur dengan kedekatan personal, peluang penyalahgunaan menjadi lebih besar. Itulah yang menyalakan kemarahan rakyat di banyak negara, karena publik menyaksikan negara dijalankan oleh jaringan kekerabatan dan loyalitas pribadi, bukan oleh kompetensi dan otoritas institusional.
Belajar dari Literatur Ekonomi Politik
Dalam literatur ekonomi politik, penyumbatan informasi sering dijelaskan lewat kerangka bureaucratic politics model.
Model ini menjelaskan bagaimana berbagai kepentingan birokrasi dapat memengaruhi alur informasi dan pengambilan keputusan di pemerintahan.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Presiden dalam Kegelapan!
Presiden yang terisolasi dari realitas adalah bencana bagi negara. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah fondasi dari kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Baca Juga:
Dewan Pers Nyatakan HCB Tidak Punya Legal Standing Lagi, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Berterima Kasih
Jangan biarkan “bisikan gaib” dari lingkaran dalam menyesatkan Presiden dan membawa negara ke arah yang salah.
