WAY KANAN – Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperkuat komitmennya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Negeri Agung yang digelar pada Selasa (10/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2026.
Musrenbang yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Negeri Agung tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat. Hadir mewakili Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi. Turut hadir pula jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Forkopimcam, para Kepala Kampung se-Kecamatan Negeri Agung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Sekda Machiavelli Herman Tarmizi menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, proses perencanaan yang baik harus berangkat dari bawah, dari aspirasi masyarakat yang benar-benar merasakan langsung dampak pembangunan.
“Musrenbang ini adalah ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Apa yang diusulkan hari ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas perencanaan kita,” ujar Sekda.
Sementara itu, Camat Negeri Agung, Hepi Haryanto, dalam laporannya menyampaikan hasil penjaringan aspirasi dari Musrenbang tingkat kampung yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari berbagai usulan yang masuk, terdapat dua prioritas utama yang dinilai sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, yakni perbaikan infrastruktur jalan serta rehabilitasi Kantor Camat Negeri Agung.
Hepi menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Kecamatan Negeri Agung sudah sangat memprihatinkan. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga, terutama dalam kondisi darurat.
“Yang paling utama kami mohon agar diprioritaskan adalah infrastruktur jalan. Kondisinya sudah sangat buruk. Bahkan, dalam situasi tertentu, seperti ketika ada warga yang hendak melahirkan, bisa saja melahirkan di tengah jalan karena sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan,” ungkap Hepi dengan nada penuh keprihatinan.
Menurutnya, jalan yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta pelayanan publik secara keseluruhan. Ia berharap melalui Musrenbang ini, aspirasi masyarakat Negeri Agung dapat terakomodasi dalam program pembangunan tahun 2026.
Baca Juga:
Sportivitas dan Silaturahmi di Lapangan Futsal Ranca Sumur
Menanggapi hal tersebut, Sekda Machiavelli Herman Tarmizi menyampaikan pemahaman dan empatinya terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan seluruh usulan yang masuk. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perlu dipahami bersama, Musrenbang ini adalah proses seleksi kebutuhan. Logikanya, yang sudah diusulkan saja belum tentu bisa langsung direalisasikan seluruhnya, apalagi yang tidak diusulkan. Karena itu, forum ini sangat penting agar kebutuhan yang paling mendesak bisa menjadi prioritas,” jelasnya.
Sekda juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Musrenbang di berbagai kecamatan, mayoritas usulan memang didominasi oleh perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih berkutat pada aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, Sekda menyampaikan kabar baik terkait komitmen pembangunan infrastruktur di Kabupaten Way Kanan. Ia menyebutkan bahwa pada tahun mendatang, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan delapan ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas daerah.
“Walaupun kondisi anggaran cukup sulit, pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti. Untuk tahun depan, sudah direncanakan pembangunan delapan ruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas, termasuk di wilayah-wilayah yang aksesnya sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas pembangunan fisik, Musrenbang Kecamatan Negeri Agung juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja. Pada kesempatan tersebut, Sekda secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 15 orang penerima manfaat. Program ini didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan ditujukan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan.
Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini disambut positif oleh masyarakat. Program tersebut dinilai sangat membantu, terutama bagi warga yang bekerja di sektor informal dan belum memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah daerah berharap, melalui program ini, kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dalam bekerja dapat semakin meningkat.
Rangkaian kegiatan Musrenbang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam sesi ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai masukan, pertanyaan, serta harapan terkait pembangunan di wilayah mereka. Dialog berlangsung dinamis dan terbuka, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga:
Banten Genjot Ekonomi Kreatif dan Lingkungan Hidup: Dukungan Wagub Jadi Angin Segar
Melalui Musrenbang Kecamatan Negeri Agung ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang merata, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Musrenbang di tingkat kecamatan ini selanjutnya akan menjadi bahan penting dalam Musrenbang tingkat kabupaten, sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif. (Kaperwil Lampung)
