JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan geliatnya! Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa kontrak proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken pada pekan depan. Langkah ini menandai babak baru dalam pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Basuki menjelaskan, pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang juga memuat kelanjutan pembangunan IKN, Otorita IKN kini fokus menuntaskan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini,” kata Basuki di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, DIY, Minggu (26/10).
“Jadi, insya Allah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai, kalau yang lainnya sudah,” sambungnya, optimis.
Selain itu, Basuki juga mengungkap bahwa Otorita IKN telah melakukan evaluasi dan penertiban pekerja demi kelancaran pembangunan. Hal ini merespons kejadian di hunian pekerja awal Oktober lalu.
Baca Juga:
Prestasi Gemilang Polres Serang, Mahasiswa Antusias Berkolaborasi!
“Mereka saya cek, ngrokok do ning njero, turu, ngrokok (di dalam hunian merokok, tidur). Ada yang pakai steker kabel tok dilebokke (cuma kabel dimasukkan). Sekarang udah lebih diketatin lagi,” beber Basuki.
Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan IKN, dengan fokus utama menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.
Prabowo meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif, dengan target IKN menjadi ibu kota politik per 2028.
Pemerintah juga mulai memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN akan berkantor di IKN per 2029.
Baca Juga:
OJK Ungkap Fakta Pahit: Penipuan Online Gerogoti Dompet Warga RI Hingga Rp 6,1 Triliun
Dengan penandatanganan kontrak proyek kawasan legislatif dan yudikatif, pembangunan IKN semakin menunjukkan progres yang signifikan. Diharapkan, IKN dapat segera menjadi pusat pemerintahan yang representatif, modern, dan berkelanjutan, serta menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
