JAKARTA – Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengungkap penyebab utama di balik kelangkaan dan mahalnya obat di Indonesia — sebuah kondisi yang belakangan kerap memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. Dalam paparan resmi di hadapan publik, IAI menjabarkan bahwa persoalan obat kosong dan harga tinggi bukan sekadar masalah distribusi semata, melainkan hasil dari tumpang-tindih masalah di berbagai tahap: dari perencanaan produksi, pengadaan, distribusi, hingga kebijakan harga dan sistem tender.
IAI menyebut setidaknya tujuh faktor yang saling terkait sebagai biang kerok kondisi ini.
Salah satu akar permasalahan adalah perencanaan kebutuhan obat yang tidak akurat. IAI menekankan bahwa data kebutuhan obat seharusnya real-time dan terperinci, sehingga produksi dan distribusi bisa disesuaikan secara tepat — termasuk untuk wilayah terpencil seperti Papua, maupun daerah dengan karakteristik berbeda seperti Jakarta. Ketidakakuratan data ini berarti banyak obat yang diproduksi atau dikirim tidak sesuai jumlah dan jenis yang dibutuhkan.
Akibat dari perencanaan yang buruk, sistem distribusi pun “goyah”. IAI menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, masalahnya bukan semata stok kosong secara nasional, melainkan distribusi yang timpang: ada daerah yang kelebihan stok, sementara daerah lain kekurangan. “Kalau kita punya data real time, kita tahu obat apa yang dibutuhkan di tiap wilayah, berapa banyak, sehingga distribusi bisa tepat sasaran,” ujar salah satu perwakilan IAI.
Selain itu, IAI menyoroti sistem pengadaan dan mekanisme tender yang dinilai tidak optimal. Dalam banyak kasus, pemenang tender — yang biasanya dipilih berdasarkan harga terendah — belum tentu dipakai, sementara pemasok dengan harga lebih tinggi bisa menjual obat ke fasilitas kesehatan. Hal ini membuka peluang distorsi harga dan ketidakpastian pasokan.
Faktor lainnya berkaitan dengan ketergantungan pada bahan baku impor. Sebagian besar bahan baku obat di Indonesia masih didatangkan dari luar negeri — angka impor bisa mencapai 80–90%. Ketergantungan ini membuat harga obat sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan di rantai pasokan global. Ketika biaya bahan baku melonjak atau pasokan bahan terganggu, produsen kesulitan menjaga harga terjangkau, apalagi ketika permintaan tinggi.
Baca Juga:
Panen Raya Jagung Polres Serang: Bukti Nyata Sinergi Polri dan Petani Wujudkan Swasembada Pangan!
Belum lagi, aspek efisiensi produksi dan skala industri farmasi turut menjadi kendala. Ketika pabrik tidak berjalan optimal — misalnya kapasitas produksi tidak penuh tetapi harga tetap dikenakan mahal — biaya produksi per obat cenderung melonjak. Dalam situasi seperti itu, harga obat pun melambung agar produsen tetap menutup biaya operasional.
Tak kalah penting, biaya pemasaran dan distribusi yang kompleks turut mengerek harga akhir obat. Sistem distribusi di Indonesia melibatkan banyak lapisan — dari produsen, distributor, hingga apotek atau rumah sakit. Setiap lapisan bisa menambahkan margin, sehingga obat yang awalnya terjangkau bisa berakhir dengan harga jauh lebih tinggi bagi konsumen.
IAI juga mengingatkan bahwa masalah ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kelangkaan atau mahalnya obat menyebabkan banyak fasilitas kesehatan — terutama di daerah terpencil — kesulitan menyediakan obat esensial. Kadang pasien terpaksa menggunakan obat alternatif yang kurang ideal, tertunda pengobatannya, atau bahkan menanggung biaya tinggi.
Penjelasan IAI memberi gambaran bahwa persoalan obat kosong dan mahal jauh lebih kompleks daripada anggapan sederhana “kurang stok” atau “tidak ada distribusi”. Ini adalah masalah sistemik yang melibatkan banyak pihak dan banyak tahapan: dari perencanaan, produksi, regulasi, pengadaan, distribusi, hingga struktur pemasaran.
Masyarakat sering hanya melihat hasil akhirnya — rak kosong di apotek, harga obat yang tinggi, atau ketidaktersediaan obat generik — tanpa memahami dinamika di balik layar. Namun dengan pemahaman seperti yang ditunjukkan IAI, kita jadi tahu bahwa solusi membutuhkan koordinasi menyeluruh: perbaikan data kebutuhan dan distribusi, reformasi sistem tender dan pengadaan, penguatan industri farmasi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor, serta transparansi dalam rantai distribusi.
Baca Juga:
DPR RI Uji Kelayakan 12 Calon Duta Besar
Jika semua aspek diperbaiki — dari hulu sampai hilir — akses terhadap obat esensial bisa lebih merata, terutama bagi masyarakat di luar kota besar dan wilayah terpencil. Sebaliknya, jika dibiarkan, ketimpangan akses dan beban biaya bisa terus membebani rumah tangga Indonesia — padahal kebutuhan obat adalah bagian fundamental dari hak atas kesehatan. Dengan demikian, pengungkapan yang dilakukan IAI adalah alarm penting bagi pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat: bahwa tantangan obat kosong dan mahal di Indonesia bukan sekadar persoalan praktis hari ini, tapi persoalan struktural jangka panjang yang butuh penyelesaian menyeluruh.
