BANDUNG – Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti, yang menjadi andalan Jawa Barat dalam mengatasi persoalan sampah, kini berada di ambang krisis. Dengan volume sampah yang terus menggunung, TPPAS Sarimukti terancam kolaps jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah di wilayah masing-masing.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara. Ia mendesak setiap kepala daerah untuk turut menyelesaikan persoalan sampah, menyusul adanya pembatasan pengolahan sampah di TPPAS Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.
“Sarimuktinya berproblem, kan kalau semua menumpuk terus nanti problem. Maka, sebaiknya diselesaikan sebagian di daerahnya masing-masing agar Sarimukti tidak menanggung beban yang terlalu tinggi karena nanti jadi musibah,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10/2025).
Dedi menekankan bahwa permasalahan sampah tidak bisa sepenuhnya ditumpukkan pada Sarimukti. Dengan volume sampah yang terus bertambah, daerah harus mengambil peran aktif mengurangi beban pembuangan dengan melakukan pengelolaan mandiri.
Ia juga meminta para wali kota dan bupati untuk cekatan dalam menangani penumpukan sampah, baik di jalan-jalan maupun di tempat penampungan sementara.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerapkan perubahan sistem penghitungan sampah dari ritase ke tonase. Kepala DLH Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk pembatasan, melainkan penertiban agar pengiriman sampah lebih transparan.
Baca Juga:
DPUPR Banten Gercep: Jalan Rusak di Bogeg Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar!
Menurut Ai, sistem baru ini juga bertujuan menjaga kapasitas TPPAS Sarimukti agar tetap bisa digunakan hingga 2027.
“Jadi, kami masih komitmen dengan kesepakatan yang lalu. Hanya saja sekarang ada konversi yang tadinya ritase menjadi tonase,” katanya.
Namun, terlepas dari penjelasan DLH Jabar, fakta di lapangan menunjukkan bahwa TPPAS Sarimukti sedang mengalami tekanan yang sangat besar.
Jika tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Sarimukti, bukan tidak mungkin TPA tersebut akan mengalami overload dan memicu musibah sampah yang lebih besar.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah di Jawa Barat untuk lebih serius dalam menangani persoalan sampah.
Investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait sampah adalah beberapa langkah yang perlu segera dilakukan.
Baca Juga:
Mengapa Jalan Indonesia Cepat Hancur? Ini Penjelasan Ahli Teknik Sipil
Jika tidak, ancaman musibah sampah di depan mata bisa menjadi kenyataan yang pahit.
