CILEGON – Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan yang bernaung di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kini berada pada sebuah fase yang penuh tantangan dalam perjalanan usaha dan perjuangan para petaninya. Selama ini, para anggota Gapoktan berupaya keras untuk memajukan sektor pertanian di wilayahnya, tetapi kenyataan di lapangan tidak mudah seperti yang dibayangkan. Ketika impian produktivitas tinggi dan kehidupan petani yang sejahtera masih menjadi cita-cita, persoalan dasar yang mereka hadapi ternyata berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang mereka garap setiap hari. Hal inilah yang kini menjadi pokok permasalahan yang membawa mereka pada situasi penuh dilema dan upaya panjang mencarinya solusi yang adil dan efektif bagi masa depan pertanian di Cilegon.
Mayoritas lahan yang selama ini dipergunakan untuk bercocok tanam oleh para petani Gapoktan Sukmajaya bukanlah milik mereka sendiri secara hukum. Artinya, secara administratif dan legalitas, petani tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yang selama ini menjadi sumber hidup mereka. Kondisi seperti ini membuat ruang gerak petani terbatas dalam merencanakan dan mengembangkan usaha pertanian secara berkesinambungan. Bahkan, di beberapa titik, lahan pertanian yang digarap oleh Gapoktan sempat dipersoalkan oleh pihak lain karena status kepemilikannya yang tidak jelas. Ketiadaan hak milik atau kepastian hukum atas lahan membuat petani tidak berani melakukan investasi besar pada tanah yang sesungguhnya menjadi tumpuan hidup mereka.
Salah satu dampak paling nyata dari status lahan yang tidak mereka miliki adalah kesulitan dalam mengembangkan usaha tani. Para petani mengaku bahwa mereka tidak dapat mengajukan sertifikat atau hak guna usaha yang jelas, sehingga ketika menghadapi kebutuhan modal, pemberi pinjaman sering menolak memberikan dukungan finansial. Kesulitan modal ini kemudian berujung pada rendahnya penggunaan peralatan dan teknologi pertanian modern yang sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas lahan mereka. Bayangkan jika petani memiliki akses permodalan yang cukup, mereka mampu membeli alsintan atau alat modern untuk mempercepat proses tanam dan panen, bahkan bisa bersaing dalam pasar agribisnis yang lebih luas; namun, realitasnya kini masih jauh dari harapan.
Tak hanya itu, status lahan yang lemah secara hukum juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar. Puluhan keluarga yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut kini berada dalam ketidakpastian. Mereka selalu cemas akan kemungkinan munculnya sengketa atau klaim dari pihak pemilik lahan yang sesungguhnya. Di beberapa titik di Kelurahan Sukmajaya, masyarakat bahkan pernah melihat proses pembongkaran bangunan atau struktur tempat tinggal non-permanen yang didirikan di lahan yang diklaim sebagai milik pihak lain. Kondisi ini semakin mempertegas betapa rapuhnya posisi petani dalam menghadapi masalah kepemilikan tanah yang selama ini menjadi basis mata pencaharian mereka.
Ketidakpastian hukum atas lahan ini tentu saja menciptakan tekanan mental bagi para petani. Mereka harus berpikir dua kali ketika akan berinvestasi dalam usaha tani. Sementara itu, produktivitas pertanian tetap menjadi salah satu tolok ukur penting kebutuhan pangan nasional, terlebih di tengah kebijakan pemerintah yang terus mendorong peningkatan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari komunitas petani yang beraktivitas di Cilegon, mereka merasakan betul bagaimana tantangan tersebut menghambat peluang berkembangnya usaha pertanian secara maksimal.
Baca Juga:
Negara Hadir di Momen Nataru, Polri Gelar Operasi Lilin 2025 Selama 14 Hari
Di tengah kondisi yang penuh tantangan tersebut, kelompok tani ini tetap berusaha menjaga semangatnya untuk terus bertani dan berinovasi. Para anggota Gapoktan Sukmajaya, bersama pemerintah setempat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, terus menjajaki peluang untuk mencari solusi terbaik. Mereka berharap agar pemerintah daerah serta pihak berwenang dapat membantu memberi kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka garap. Kepastian hukum tersebut diharapkan mampu membuka kesempatan mereka untuk memanfaatkan lahan secara optimal, termasuk dalam memperoleh permodalan, akses pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian, dan kemitraan agribisnis yang lebih luas.
Pada dasarnya, Gapoktan sendiri merupakan salah satu wadah yang dirancang untuk mempersatukan petani agar bisa saling bekerjasama dalam pengembangan usaha pertanian. Dalam banyak kasus di seluruh Indonesia, Gapoktan telah berhasil menjadi fasilitator permodalan, distribusi pupuk, penjualan hasil tani, serta wadah untuk berbagi pengetahuan dan teknologi pertanian. Pemerintah pusat bahkan pernah menggarisbawahi pentingnya penguatan Gapoktan untuk distribusi pupuk bersubsidi, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan modal dan infrastruktur gudang yang memadai.
Namun, untuk Gapoktan Sukmajaya, hambatan terbesar bukan lagi sekadar soal akses sumber daya tersebut, melainkan masalah yang jauh lebih mendasar: tanah yang mereka garap sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal tidaklah menjadi milik mereka secara sah. Masalah ini bukan hanya sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan, keberlangsungan usaha, hingga masa depan generasi petani di wilayah itu. Petani yang kehilangan lahan atau tidak memiliki status hukum yang jelas sulit untuk merencanakan masa depan jangka panjang, apalagi bersaing dengan pelaku agribisnis lain yang lebih mapan secara modal maupun akses lahan.
Ketika harapan untuk mendapatkan sertifikat hak guna tani atau status kepemilikan yang kuat terus menggantung, para petani harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tak hanya berkutat pada hasil pertanian, tetapi juga pada ketidakpastian hukum. Mereka bermimpi bahwa suatu hari lahan yang mereka garap bukan hanya sekadar tempat bekerja, tetapi juga menjadi sebuah aset produktif yang dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Karena bagi mereka, pertanian bukan sekadar pekerjaan — ini adalah bagian dari identitas, cara hidup, dan sumber penghidupan yang harus dilindungi oleh aturan serta keadilan.
Baca Juga:
Hijrah Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Gubernur Banten Ajak Muhasabah di Tahun Baru Islam
Oleh karena itu, perjuangan Gapoktan Sukmajaya menjadi cerminan dari realitas yang dialami oleh banyak petani di berbagai daerah: bahwa kepemilikan lahan adalah kunci utama dari pembangunan pertanian berkelanjutan, peningkatan produktivitas hingga tercapainya kesejahteraan petani secara menyeluruh. Hingga kini, para petani di Cilegon terus menanti kepastian dari pemerintah dan pihak terkait lainnya, sambil tetap berupaya mempertahankan lahan yang mereka garap dengan harapan masa depan pertanian yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.
