Serang – Serang Utara adalah kawasan pesisir yang menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat sebagai nelayan dan petani. Namun, dengan adanya rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK2 dan proyek-proyek reklamasi lainnya, akses masyarakat pesisir untuk melaut dirampas secara sepihak. Hal ini bukan hanya menciptakan penurunan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu kekacauan sosial.
Ketua Umum PP GAMSUT, Rifki Sukmawan, menyatakan dengan tegas bahwa upaya perampasan akses masyarakat pesisir sama saja dengan tindakan pembantaian terhadap kehidupan mereka. “Jika akses nelayan ke laut dirampas, maka penghidupan mereka akan hancur. Apalagi, warga sekitar sering kali dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka, mau dengan harga murah atau mahal. Kami tidak akan tinggal diam. Sejarah dan kearifan lokal di wilayah ini harus dipertahankan,” ujarnya.
Baca Juga:
Langkah Berani Gubernur Jabar: RSUD Wajib Layani Semua Pasien, Tanpa Alasan!
Lebih lanjut, Rifki mengkritik sikap pemerintah yang bertindak sewenang-wenang tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. “Pemerintah seharusnya sowan dulu kepada rakyat, karena rakyatlah yang menjadi ‘raja’ di tanah ini. Bukan justru bertindak seperti ‘pembantu’ yang seenaknya saja,” tegasnya.
GAMSUT menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Serang Utara, untuk bersatu menolak proyek-proyek yang mengancam keberlangsungan hidup nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana PSN yang tidak pro-rakyat dan mengutamakan dialog dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan apa pun.
Baca Juga:
Konflik Gaza di Lapangan Hijau: Reebok Minta Logo Dihapus dari Jersey Timnas Israel
Hidup rakyat! Hidup nelayan! Hidup petani!
