BOGOR – Badan Narkotika Nasional terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkotika melalui penyelenggaraan program peningkatan kompetensi yang dirancang khusus untuk para petugas di lapangan. Melalui Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, rangkaian Bimbingan Teknis yang berlangsung pada 8 hingga 11 Desember 2025 di Rancamaya, Bogor, menjadi momentum penting bagi BNN untuk memastikan bahwa seluruh aparat yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika memiliki kemampuan yang lebih matang, terstruktur, dan profesional. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut tidak hanya sekadar forum pembelajaran, tetapi juga wahana untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan koordinasi antarunit yang selama ini terlibat langsung dalam proses pemeriksaan, pengawasan, serta rehabilitasi pengguna narkotika.
Program pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari aparat penegak hukum, petugas rehabilitasi, hingga tenaga kesehatan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Mereka merupakan garda terdepan yang menentukan arah penanganan terhadap tersangka pengguna maupun pecandu narkotika, apakah harus ditempatkan dalam proses hukum murni atau menjalani program rehabilitasi. Dengan adanya Bimtek ini, seluruh peserta dibekali pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kesehatan dalam menangani para pecandu, sebab mereka kerap menjadi korban dari peredaran gelap narkotika.
Para peserta menerima materi dari para narasumber yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Direktur Hukum BNN, Toton Rasyid, memberikan penjelasan komprehensif mengenai aspek hukum dalam penanganan kasus narkotika, termasuk dinamika regulasi serta bagaimana aparat di lapangan harus memahami perbedaan antara pelaku penyalahgunaan, pecandu, hingga pengedar. Melalui paparannya, peserta diingatkan bahwa kesalahan dalam memahami dasar hukum bisa berpengaruh pada masa depan seseorang, khususnya mereka yang sebenarnya membutuhkan pertolongan medis, bukan hukuman penjara.
Selanjutnya, dr. Amrita Devi selaku Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah membawa sudut pandang berbeda namun berkelindan erat dengan materi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa proses rehabilitasi tidak bisa dipandang sekadar sebagai program alternatif dari pemidanaan, tetapi sebuah rangkaian prosedur yang terukur, ilmiah, dan berbasis pada tingkat ketergantungan pengguna. Dengan penjelasan tersebut, peserta semakin memahami peran penting rehabilitasi sebagai upaya pemulihan, membangun kembali kehidupan, dan mencegah pengguna kembali terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, Direktur Wastahti, Torik Triyono, memperdalam pemahaman peserta terkait pengawasan tahanan dan barang bukti. Dalam banyak kasus, menurutnya, aspek pengawasan menjadi salah satu titik krusial yang menentukan akurasi proses penyidikan. Barang bukti yang tidak terkelola dengan baik, misalnya, bisa memunculkan keraguan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Torik menegaskan perlunya standar pengawasan yang ketat, konsisten, dan berdasar pada prosedur tetap yang telah ditetapkan oleh BNN.
Baca Juga:
Skandal Bank Jatim: Auditor Ungkap Suap Miliaran, Kepala Cabang Jakarta Terancam Bui!
Tidak hanya itu, peserta juga memperoleh penjelasan teknis secara detail mengenai pelaksanaan asesmen terpadu dari dr. Esti Karunia, dr. Yosi Eka Putri, dan Zamri. Mereka memaparkan bagaimana proses asesmen dilakukan sejak awal, mulai dari wawancara, pemeriksaan medis, psikologis, hingga penentuan rekomendasi yang menjadi dasar apakah seseorang harus menjalani rehabilitasi atau diproses hukum lebih lanjut. Penjelasan mereka mempertegas bahwa asesmen terpadu merupakan langkah ilmiah yang menggabungkan pendekatan kesehatan dan hukum secara seimbang, sehingga hasil yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi individual pengguna.
Materi-materi tersebut menghadirkan pemahaman baru bagi peserta bahwa penanganan pengguna narkotika tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal. Pendekatan represif memang diperlukan, tetapi tidak serta-merta menjadi satu-satunya jalan. Dalam penutupan kegiatan, BNN kembali menekankan bahwa keberhasilan penanganan narkotika di Indonesia harus selaras dengan semangat sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga rehabilitasi. Melalui Tim Asesmen Terpadu, kolaborasi lintas profesi tersebut terbangun secara sistematis sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan berpihak pada pemulihan pecandu.
Pendekatan humanis yang mulai ditekankan ini merupakan upaya BNN untuk memutus stigma dan stereotip yang selama ini melekat pada pengguna narkotika. Banyak dari mereka sebenarnya ingin terbebas dari jerat kecanduan, namun minim akses terhadap layanan yang tepat. Dengan adanya asesmen terpadu dan peningkatan kompetensi aparat, diharapkan pengguna yang memang membutuhkan rehabilitasi bisa mendapatkan layanan secara adil tanpa harus mengalami kriminalisasi berlebihan. Selain itu, apabila rehabilitasi diterapkan dengan tepat, angka residivisme penyalahgunaan narkotika juga berpotensi menurun secara signifikan.
Melalui program pelatihan yang diselenggarakan ini, BNN tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan teknis petugas, tetapi juga menguatkan perspektif bahwa penanganan pecandu narkotika merupakan tanggung jawab moral dan sosial. Pecandu bukan sekadar pelanggar hukum, tetapi individu yang sedang berjuang melawan ketergantungan. Maka dari itu, seluruh proses pengawasan, asesmen, hingga penentuan rekomendasi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan penuh empati.
Baca Juga:
Fakta Mengejutkan: Kaum Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi Rakyat Miskin
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperjelas prosedur, serta memastikan bahwa penanganan dilakukan secara tepat, BNN berharap dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menindak pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga merangkul korban penyalahgunaan untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Komitmen ini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program-program BNN di masa depan, seiring meningkatnya tantangan dalam menghadapi peredaran narkotika yang kian kompleks.
