SERANG – Provinsi Banten kembali mencatat prestasi membanggakan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Dalam laporan tersebut, Provinsi Banten berhasil melampaui rata-rata nasional, menunjukkan tren peningkatan integritas yang konsisten, dan menempati posisi sebagai salah satu daerah dengan capaian paling signifikan di Indonesia.
Menurut data yang disampaikan KPK, Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin. Sementara itu, Provinsi Banten berhasil meraih 73,22 poin, melampaui capaian nasional sekaligus memperpanjang tren positif yang telah terlihat selama lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan komitmen nyata Pemprov Banten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.
Sejarah tren SPI Banten menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2021, nilai SPI Banten tercatat 61,37 poin, kemudian meningkat tajam pada 2022 menjadi 70,71 poin. Pada 2023, angka SPI Banten berada pada 69,08 poin, sebelum kembali naik pada 2024 dengan capaian 71,21 poin. Tahun 2025 menandai pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir dengan nilai 73,22 poin, sebuah indikator yang jelas bahwa upaya penguatan integritas telah membuahkan hasil nyata.
Capaian ini diraih melalui survei yang melibatkan tiga kelompok responden. Responden internal memberikan skor 79,76 poin, responden eksternal memberikan skor 87,65 poin, dan para ahli menilai sebesar 63,68 poin. Analisis lebih rinci menunjukkan bahwa Provinsi Banten unggul dalam beberapa dimensi penting. Misalnya, integritas dalam pelaksanaan tugas tercatat sebesar 79,46 poin, pengelolaan anggaran 84,31 poin, pengadaan barang dan jasa 89,25 poin, dan transparansi 87,49 poin. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia mencapai 79,30 poin, perdagangan pengaruh 74,70 poin, dan sosialisasi antikorupsi sebesar 66,70 poin.
“Kenaikan konsisten dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten serius dalam memperkuat tata kelola yang bersih, adil, dan berintegritas. Hal ini juga tercermin dari nilai integritas pegawai yang mencapai 93,71 poin, transparansi dan keadilan layanan publik sebesar 83,81 poin, serta upaya pencegahan korupsi yang mencapai 84,67 poin,” jelas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman.
Pada kesempatan ini, KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Integritas Sektor Publik juga memberikan penghargaan khusus kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari Pemerintah Provinsi Banten. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi beliau sebagai PIC (Person in Charge) dalam mendukung pelaksanaan SPI 2025. Selain perannya di Inspektorat, Ratu Syafitri juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Ahli Pembangunan Integritas (Forpak API) Provinsi Banten, sehingga perannya sangat strategis dalam memperkuat budaya antikorupsi di tingkat daerah.
Baca Juga:
CIA dalam Krisis: Kekurangan Mata-Mata di Era Digital
Hasil SPI 2025 menegaskan kekuatan Banten dalam beberapa aspek tata kelola publik. Provinsi ini menunjukkan performa unggul dalam hal transparansi, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Namun, KPK juga menyoroti bahwa masih diperlukan upaya penguatan di bidang sosialisasi antikorupsi, agar masyarakat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam mendorong tata kelola yang bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono, menekankan bahwa SPI merupakan instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi dan menilai kualitas tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik kementerian/lembaga, penyelenggara negara, maupun pimpinan daerah, yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih,” ujarnya.
Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui strategi Trisula, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. SPI menempati ruang strategis di ranah pencegahan dan pendidikan, sehingga menjadi sumber data objektif yang mendorong perubahan tata kelola di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. “Kita menggunakan data dan percakapan publik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Meski capaian SPI 2025 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, Agus menekankan bahwa beberapa dimensi nasional masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait sosialisasi antikorupsi dan persepsi publik terhadap imparsialitas birokrasi. Menurutnya, kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari budaya integritas yang dijalankan secara konsisten.
“Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada budaya integritas yang diterapkan setiap hari oleh seluruh aparatur, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Agus.
Baca Juga:
Polsek Cikupa Bentuk Generasi Disiplin: Kanit Lantas Latih Pocil di SIT Smart Syahida
Dengan laporan SPI 2025, KPK berharap setiap instansi terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Banten, dengan prestasinya yang menonjol, menjadi contoh nyata bahwa konsistensi, kolaborasi, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat menghasilkan integritas yang kuat dan berkelanjutan.
