JAKARTA – Menteri yang menangani energi nasional mengambil keputusan darurat: di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar) pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini bisa dilakukan tanpa barcode. Kebijakan ini diteken oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka tanggap darurat bencana.
Langkah tersebut muncul atas dasar kondisi luar biasa: hujan lebat dan banjir disertai longsor telah menerjang sejumlah daerah, memutus akses jalan, jembatan, serta jaringan internet dan listrik. Akibatnya distribusi BBM menjadi tersendat, sementara kebutuhan logistik, alat berat, dan mobilisasi tim penanganan bencana mendesak. Dengan menghapus sementara syarat barcode di SPBU, pemerintah berharap aliran BBM bisa kembali lancar dan tepat ke tangan masyarakat terdampak.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan kondisional — untuk situasi darurat saja. Dia meminta bantuan masyarakat agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan: “Tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan.” Artinya, pembebasan barcode bukan untuk konsumsi biasa atau untuk stok berlebihan, melainkan untuk membantu korban bencana serta mendukung operasi pemulihan dan distribusi bantuan.
Di lapangan, kebijakan ini juga dibarengi langkah operasional lainnya. Pihak PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman pasokan, menambah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan. Sementara BPH Migas memberikan kelonggaran alokasi: BBM bisa dipindahkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi jika diperlukan, agar jalur distribusi tak terhambat akibat pergeseran akses pasca bencana. Ini memungkinkan penyediaan BBM tetap menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat darat, bahkan menggunakan jalur laut atau udara jika diperlukan.
Baca Juga:
Nataru Lancar, Liburan Aman: Pesan Tiket Ferry Lebih Awal dengan Ferizy!
Kebijakan ini pertama disampaikan Bahlil saat kunjungannya ke kawasan terdampak, termasuk ke Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga di Sumut — dua titik yang terdampak parah oleh longsor dan banjir. Dalam pernyataannya, Bahlil menjelaskan bahwa stok BBM dan LPG sebenarnya cukup untuk kebutuhan masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar, tetapi akses jalan yang terputus mempersulit distribusi. Oleh karenanya, relaksasi syarat barcode menjadi solusi jangka pendek agar suplai bisa kembali mengalir ke masyarakat.
Sambil menekankan urgensi dan niat baik, pemerintah mengingatkan bahwa dispensasi ini hanya untuk situasi darurat. Bila dijalankan dengan semangat tanggung jawab, kebijakan ini diharap membantu meringankan beban masyarakat dan memperlancar distribusi bantuan. Namun jika diselewengkan — misalnya disalahgunakan oleh perseorangan atau kelompok yang bukan korban bencana — maka niatan kemanusiaan tersebut bisa berubah menjadi masalah distribusi dan penyalahgunaan subsidi.
Dalam konteks lebih luas, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah siap mengambil langkah fleksibel ketika situasi darurat menuntut adaptasi cepat terhadap kendala logistik dan infrastruktur. Meskipun sistem barcode sebelumnya diterapkan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran — dan dikenal sebagai salah satu upaya transparansi distribusi BBM — bencana besar telah memaksa kebijakan tersebut direlaksasi sementara.
Baca Juga:
Leony Bongkar APBD Tangsel: Anggaran Jalan Lebih Kecil dari Souvenir!
Pemerintah berharap masyarakat dan penyalur BBM bersikap bijak: gunakan bantuan ini hanya sesuai kebutuhan mendesak, dan utamakan keberlangsungan distribusi untuk korban bencana. Dengan demikian, relaksasi ini menjadi bagian dari upaya kolektif membantu pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar, bukan celah untuk penyalahgunaan.
