SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni, memberikan penekanan kuat pada peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Tujuannya adalah untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sehingga kinerja ASN dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui zoom meeting, Kamis, 23 Oktober 2025, Gubernur Andra Soni mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir (2020–2024), SAKIP Provinsi Banten berhasil mempertahankan predikat B dengan nilai 69,31 poin hingga triwulan II tahun 2025.
“Masih diperlukan peningkatan sekitar 0,8 poin agar nilai SAKIP kita bisa naik ke kategori yang lebih tinggi. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua,” ujar Gubernur Andra Soni dengan semangat.
Namun, ia menegaskan bahwa nilai SAKIP bukanlah tujuan utama.
“Peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat adalah tujuan utama kami,” tegasnya.
Gubernur Andra Soni juga mengakui bahwa jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, capaian Banten masih perlu ditingkatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah meraih predikat AA, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta berpredikat A.
“Sebagai provinsi di Pulau Jawa, kita harus mampu sejajar dengan daerah lain. Sesuai visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, kami berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan,” tegasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Gubernur Andra Soni meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk bekerja lebih kolaboratif dan berinovasi dalam menjalankan program pemerintah.
Ia menekankan pentingnya memahami substansi dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, RPJMD, hingga Renstra perangkat daerah, termasuk indikator keberhasilan di setiap tingkatan.
Baca Juga:
Kapolri Jenderal Sigit Apresiasi Tim Voli Polri Juara Proliga 2025
“Laksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah. Lakukan monitoring dan evaluasi secara objektif, konsisten, dan transparan. Tingkatkan kreativitas serta inovasi agar pelayanan publik semakin mudah dan cepat dirasakan oleh masyarakat,” pesan Gubernur Andra Soni.
Gubernur Andra Soni juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi, agar akuntabilitas kinerja pemerintah dapat terukur dan transparan.
“Dengan ikhtiar yang optimal, kita akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Banten. Hal itu akan tercermin dari meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP ke depan,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin Provinsi Banten hingga triwulan III tahun 2025 tercatat 5,63 persen, turun konsisten dalam tiga tahun terakhir dari 6,17 persen pada 2023 dan 5,70 persen pada 2024. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 5,26 persen atau naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,79 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,25 menjadi 76,35.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerja kita diakui oleh masyarakat melalui perbaikan kualitas tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik. Tapi kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena masih banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama,” tutur Gubernur Andra Soni.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni, memberikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Banten dalam pelaksanaan SAKIP.
“Kami yakin bahwa penguatan SAKIP di Provinsi Banten mendapat perhatian langsung dari Bapak Gubernur. Seluruh jajaran perangkat daerah juga menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menjelaskan capaian kinerjanya,” ujarnya.
Sekda Banten, Deden Apriandhi, memaparkan progres implementasi SAKIP Pemprov Banten tahun 2025 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Banten telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya melalui penyempurnaan pohon kinerja, penyusunan Renstra 2025–2029, dan penyesuaian target kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dalam aplikasi SIMAKIP.
Baca Juga:
Bupati Serang Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Nabi dalam Peringatan Maulid
Sejumlah program unggulan ditampilkan sebagai bukti implementasi SAKIP yang berdampak langsung bagi masyarakat, di antaranya Program Sekolah Gratis, RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli di Pandeglang dan RSUD Uwes Qorni di Lebak, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pendirian Koperasi Merah Putih di desa-desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
