JAKARTA – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mewujudkan akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Banten. Hal ini dipandang sebagai langkah krusial dalam memerangi praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok yang meresahkan. Penegasan ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Kami berharap akses keuangan di Provinsi Banten dapat merata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Andra Soni dengan penuh semangat.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan peredaran pinjol ilegal, rentenir, dan bank emok yang kerap menjerat masyarakat Banten.
Dengan akses keuangan yang berkeadilan, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka secara optimal.
“Alhamdulillah, Kota Tangerang Selatan berhasil meraih nominasi sebagai kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam percepatan akses keuangan daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh wilayah Banten,” imbuhnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Rakornas TPAKD merupakan forum konsolidasi nasional yang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat akses keuangan daerah.
Airlangga menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro.
Program-program TPAKD juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening,” jelas Airlangga.
Baca Juga:
Siaga Bencana! Polres Serang Pantau Ketat Bendungan Pamarayan di Tengah Cuaca Ekstrem
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi TPAKD sebagai wujud kebersamaan dalam membangun Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi ini dapat mendorong pemerataan akses keuangan dan pembangunan, menciptakan kemandirian, serta mewujudkan keadilan sosial. TPAKD juga berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergitas adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah harus memanfaatkan TPAKD untuk memacu perekonomian daerah,” tegas Wiyagus.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa kredit UMKM pada tahun 2024 tumbuh sebesar 1,3 persen.
Ia menekankan perlunya perluasan akses keuangan kepada masyarakat agar akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Perluasan akses keuangan sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Pembiayaan di bank-bank Himbara juga harus diperluas dan diperpanjang manfaatnya,” ujarnya.
Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
“TPAKD dibentuk untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, indeks literasi mencapai 66,4 persen dan indeks inklusi 80,51 persen,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kreativitas Tanpa Batas: Kapal Fiberglass “Dutchy” Bukti Nyata Potensi Warga Binaan Sukamiskin!
Ia berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah serta melindungi masyarakat dari jeratan rentenir.
