JAKARTA – Pemerintah China akhirnya angkat bicara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau “Whoosh” yang terus menjadi sorotan. Melalui Kementerian Luar Negeri, China menegaskan bahwa proyek ini berjalan sukses dan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi Indonesia, di tengah tekanan domestik untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media tentang negosiasi restrukturisasi utang antara Pemerintah Indonesia dan China akibat kesulitan keuangan proyek KCJB.
“Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).
Guo menekankan bahwa KCJB telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dengan arus penumpang yang terus meningkat, memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.
“Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga:
Erick Thohir Dicibir Malaysia Soal Jabatan!
Guo juga menambahkan bahwa penilaian proyek KCJB tidak boleh hanya didasarkan pada angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memajukan proyek ini.
“China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tutup Guo.
Namun, pernyataan China ini muncul di tengah polemik serius di dalam negeri terkait beban utang proyek KCJB yang mencapai US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek ini.
Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang KCJB adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya bahkan menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang KCJB.
Di tengah ketegangan ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.
Baca Juga:
Banten Wujudkan Pendidikan Inklusif: Gubernur Resmikan Unit Layanan Disabilitas
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi beban utang proyek KCJB tanpa membebani APBN.
