CIKARANG – Luapan kekecewaan dan amarah warga Sungai Sekunder (SS) Sukatani, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, mewarnai suasana menjelang penertiban bangunan liar (bangli) yang dijadwalkan pada Senin (20/10). Coretan “Bupati si Raja Tega” menghiasi tembok-tembok rumah, sementara spanduk bertuliskan
“Kami ini manusia, bukan binatang. Jangan asal usir. Sampah saja ada tempatnya. Kami butuh keadilan seadil-adilnya” membentang sebagai bentuk protes atas rencana penggusuran yang dinilai tidak manusiawi.
Penertiban bangli di sepanjang SS Sukatani, yang membentang dari Desa Karangraharja hingga Desa Karangasih, memicu keresahan mendalam di kalangan warga.
Pasalnya, pemerintah daerah dianggap tidak memberikan solusi yang memadai bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Di tengah gempuran rasa kecewa, beberapa warga mulai membongkar sendiri bangunan tempat tinggal mereka. Pemandangan pilu terlihat saat mereka berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan, seperti kayu, pintu, dan jendela, sebelum bangunan tersebut diratakan dengan tanah.
Salah seorang warga, Wanit (62), mengungkapkan bahwa dirinya telah tinggal lebih dari 20 tahun di rumah yang berdiri di bantaran sungai tersebut.
Kini, ia dan lima anggota keluarganya dilanda kebingungan karena tidak tahu harus tinggal di mana jika penertiban tetap dilaksanakan.
“Kalau dibongkar, saya mau tinggal di mana? Kalau ada kompensasi buat ngontrak mah enak, tapi ini gak ada,” keluhnya dengan nada putus asa.
Baca Juga:
Kolaborasi Wujudkan Rumah Layak Huni: Kabupaten Serang Salurkan Bantuan RTLH
Wanit juga menyoroti minimnya sosialisasi dan ketidakjelasan mengenai lokasi relokasi. Ia mengatakan bahwa sebagian besar warga hanya memiliki satu-satunya rumah yang kini mereka tempati.
“Pengen tahu kejelasannya gimana. Sekarang digusur, gak punya uang buat pindah. Saya cuma pengen pemerintah ngomong jelas aja. Jangan tiba-tiba datang bongkar, sementara kami gak punya tempat lain,” tambahnya dengan nada memohon.
Meski demikian, Wanit menegaskan bahwa warga sebenarnya mendukung upaya normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Namun, yang mereka inginkan adalah komunikasi yang jelas dan solusi yang manusiawi dari pemerintah.
Ia mencontohkan bahwa pada awal tahun 2025, warga pernah bersedia membongkar jembatan demi mempermudah alat berat mengeruk dasar sungai, bukan membongkar rumah warga.
“Selama 20 tahun di sini gak pernah banjir, mungkin yang banjir itu di perumahan sana. Tapi kami juga gak pernah dikasih tahu ini mau dibongkar buat apa,” terang Wanit dengan nada bertanya.
Sementara itu, Camat Cikarang Utara, Enop Can, membenarkan bahwa penertiban bangli di Desa Karangraharja dan Desa Karangasih akan dilaksanakan pada Senin (20/10). Berdasarkan surat nomor 300.1.1/8725/Satpol PP/2025, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang melalui Satpol PP telah meminta dukungan personel dari berbagai instansi.
Sebanyak 100 personel Polres Metro Bekasi, 30 personel Kodim 0509, delapan personel Subdenpom Jaya/2-3, serta unsur perangkat daerah akan dikerahkan dalam proses penertiban.
“Besok (Senin,red) akan dilakukan eksekusi. Jam 7 pagi akan dilakukan apel di Gerbang Utama Perumahan Cinity, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara,” tandas Enop.
Baca Juga:
Dana Perpisahan Siswa ‘Hilang’? Orang Tua di Pandeglang Protes Keras
Penertiban bangunan liar di SS Sukatani ini menjadi sorotan tajam terkait penanganan masalah sosial dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Semoga ada solusi yang bijaksana dan manusiawi bagi warga yang terdampak.
