JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia kini menuai sorotan tajam. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara terbuka mengakui bahwa program MBG saat ini menyumbang 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia. Pengakuan ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan keamanan program tersebut.
Dalam program Setahun Prabowo-Gibran CNN Indonesia, Senin (20/10), Dadan menjelaskan bahwa meskipun MBG menyumbang sebagian besar kasus keracunan, namun mayoritas kasus keracunan pangan justru berasal dari sumber lain.
“Perlu saya jelaskan juga bahwa kasus keracunan pangan di Indonesia, itu tidak hanya dari MBG. Sekarang itu 46 persen, keracunan disumbang oleh MBG, ya tapi yang 54 persennya kan tidak diberitakan,” ujarnya.
Dadan mencontohkan kasus keracunan yang menimpa siswa di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat (17/10) lalu. Menurutnya, kasus tersebut bukan disebabkan oleh program MBG.
Dadan juga menambahkan bahwa kasus-kasus keracunan yang bukan disebabkan oleh MBG cenderung tidak mendapatkan perhatian media.
“Jadi saya perlu sampaikan, kami tidak ingin ada kejadian. Jadi nol persen, tapi kita harus tahu bahwa 46 persen itu memang disebabkan MBG, dan dalam dua bulan terakhir kontribusi MBG ini naik karena masif tapi yang 54 persen keracunan bukan karena MBG,” tegasnya.
Meskipun mengakui adanya masalah, Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menekan angka kasus keracunan yang disebabkan oleh program MBG.
Baca Juga:
Gubernur Banten Motivasi Atlet Pelajar dalam Tinjauan Pemusatan Latihan Popnas 2025
Langkah-langkah tersebut antara lain:
– Pengurangan Jumlah Penerima Manfaat: Menurunkan jumlah penerima manfaat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dari 3-4 ribu menjadi 2-2,5 ribu.
– Rapid Test: Melakukan rapid test terhadap bahan baku makanan dan hasil makanan secara berkala.
– Sterilisasi Peralatan: Menyediakan alat sterilisasi untuk ompreng atau food tray yang digunakan untuk menyajikan makanan.
– Penggunaan Air Bersertifikat: Menginstruksikan seluruh SPPG untuk menggunakan air bersertifikat untuk memasak.
“Nah itu upaya-upaya yang kami lakukan,” imbuh Dadan.
Pengakuan Kepala BGN ini tentu menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh program MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Baca Juga:
Pemerintah Kampung Karya Maju Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk 135 Keluarga
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
