JAKARTA – Kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto tampaknya mengalami pergeseran prioritas. Jika sebelumnya fokus utama adalah peningkatan ilmu dan pengetahuan bagi anak-anak, kini porsi lebih besar justru dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Tak hanya dalam isu, pergeseran ini juga terlihat dalam alokasi anggaran pendidikan.
Pemerintah menganggarkan Rp 171 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, yang dialokasikan secara bertahap. Namun, Badan Gizi Nasional kemudian mengembalikan Rp 70 triliun karena belum terserap sepenuhnya.
Alokasi dana jumbo untuk MBG semakin terlihat jelas dalam APBN 2026, yang mencapai Rp 335 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 223 triliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan, yang sebagian besar diperuntukkan bagi program MBG.
Selain MBG, kontroversi juga muncul terkait alokasi dana jumbo untuk program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan pengadaan interactive flat panel (smart TV) sebesar Rp 7,9 triliun. Program-program ini muncul belakangan, setelah APBN 2025 ditetapkan pada tahun 2024.
Alokasi anggaran besar untuk sejumlah program prioritas ini dikhawatirkan mengganggu berbagai program di bidang pendidikan yang sudah ada.
Baca Juga:
Latihan K9 di Jonggol: Polri Tingkatkan Profesionalisme Hadapi Bencana
Bahkan, beberapa program terancam berkurang atau dibatalkan. Pertanyaan pun muncul: apakah program makan bergizi gratis benar-benar efektif mengatasi masalah stunting? Mampukah program-program baru ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi kualitas pendidikan di Indonesia?
Pergeseran prioritas dan alokasi anggaran ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Di satu sisi, program makan bergizi gratis bertujuan mulia untuk mencegah malnutrisi dan kelaparan pada anak-anak.
Namun, di sisi lain, pengurangan anggaran untuk program-program pendidikan yang sudah berjalan dapat berdampak negatif bagi kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai pergeseran prioritas dan alokasi anggaran ini. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa program makan bergizi gratis dan program-program baru lainnya dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
Baca Juga:
Ribuan Warga Tangerang Terjerat Kemiskinan Ekstrem, PHK Jadi Pemicu Utama
Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.
