JAKARTA – Gaza, Palestina, bersiap memasuki era baru yang transformatif pasca-gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sebuah sumber dari Hamas mengindikasikan bahwa kelompok tersebut tidak akan lagi memegang kendali atas pemerintahan wilayah Gaza, sebuah langkah signifikan dalam implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sumber Hamas, yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut, mengungkapkan bahwa Hamas telah menyelesaikan isu pemerintahan Jalur Gaza.
Mereka tidak akan berpartisipasi dalam fase transisi, yang berarti melepaskan kendali atas wilayah tersebut, namun tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina.
Lebih lanjut, sumber tersebut menambahkan bahwa kali ini tidak ada perpecahan di antara anggota senior Hamas mengenai isu-isu penting, termasuk perlucutan senjata, yang sebelumnya dianggap sebagai red line.
Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjata mereka tidak akan digunakan selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza.
Baca Juga:
Pindah Tiang Listrik Kok Bayar? PLN Jelaskan Aturan dan Prosedurnya Secara Rinci!
Rencana perdamaian yang diusulkan Trump menyerukan Jalur Gaza menjadi “zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya”.
Rencana tersebut juga menyatakan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, dan infrastruktur serta persenjataan militernya harus dihancurkan dan tidak dibangun kembali.
Sebagai gantinya, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.
Sementara itu, Presiden Trump mengklaim bahwa Hamas telah mendapatkan lampu hijau untuk melancarkan operasi keamanan internal di Jalur Gaza selama masa gencatan senjata.
Trump mengatakan bahwa Hamas ingin “menghentikan masalah” sehingga mereka mendapatkan “persetujuan untuk periode waktu tertentu”.
Baca Juga:
Bentrok Kepentingan di Sukatani: Normalisasi Sungai Berujung Penggusuran, Warga Merasa Jadi Korban Kebijakan!
Hamas diyakini telah mengerahkan pasukan keamanan internal di beberapa wilayah Jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan, dengan tujuan untuk menghentikan tindak pelanggaran hukum dan penjarahan, serta mencegah kekosongan keamanan.
