PANDEGLANG – Di tengah hiruk pikuk pembangunan nasional, suara pilu dari pelosok pendidikan kembali terdengar. Para guru honorer di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan berani menyuarakan aspirasi mereka melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Surat ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap mencoreng wajah pendidikan Indonesia.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Jurnalis Banten Bersatu, Kasman, mengungkap kekhawatiran mendalam terkait dugaan praktik nepotisme yang terjadi dalam proses pengusulan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di sektor pendidikan.
Isu ini menjadi sorotan tajam, mempertanyakan integritas dan transparansi dalam sistem rekrutmen tenaga pendidik.
SDN Ciawi 2: Episentrum Kontroversi
Kasus ini bermula dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciawi 2, di mana Kepala Sekolah Ayip Nursadi diduga kuat telah mengusulkan anak kandungnya sendiri sebagai TKS.
Ironisnya, sang anak disinyalir belum memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan, mengingat statusnya sebagai mahasiswa aktif dengan bermodalkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Masa pengabdiannya pun terbilang singkat, baru dimulai sekitar bulan Juli 2023.
Dalam sebuah wawancara eksklusif di Gedung PGRI Kecamatan Patia, Ayip Nursadi secara terbuka mengakui pengusulan tersebut.
Bahkan, ia turut menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk dukungan administratif terhadap anaknya.
Tindakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama para guru honorer yang merasa hak mereka telah diabaikan.
Pengusulan yang diduga terjadi pada Oktober 2025, bersamaan dengan masa krusial seleksi PPPK, telah memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan di kalangan guru honorer yang merasa perjuangan dan pengabdian mereka selama bertahun-tahun seolah tidak berarti apa-apa.
Baca Juga:
Pupuk Indonesia Cari Mitra! Buka Pendaftaran Kios Pupuk Bersubsidi 2026, Proses Transparan dan Efisien!
Mereka mempertanyakan, apakah keadilan masih berpihak pada mereka yang telah mengabdi dengan tulus?
Suara Akar Rumput yang Terabaikan
“Di Kecamatan Patia saja, terdapat lebih dari 50 guru honorer aktif yang telah puluhan tahun mengabdi dengan penuh dedikasi dalam keterbatasan. Namun, harapan mereka seolah pupus oleh praktik yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan,” tegas Kasman dengan nada prihatin dalam pernyataan resminya.
Melalui surat terbuka tersebut, Kasman dan para pendidik yang merasa terzalimi memohon kepada Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Mereka mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengusulan TKS dan seleksi PPPK, terutama di daerah-daerah terpencil yang rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme.
“Kami tidak ingin pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama kemajuan bangsa, justru dijadikan ladang warisan berdasarkan hubungan darah, bukan prestasi dan pengabdian. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa,” tulis Kasman dengan nada geram dalam surat tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa keberpihakan terhadap guru honorer adalah wujud nyata dari keberpihakan negara terhadap masa depan bangsa.
Jika etika dan prinsip keadilan tidak dijunjung tinggi dalam proses rekrutmen tenaga pendidik, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi kosong belaka.
Surat terbuka dari Patia ini adalah sebuah jeritan pilu dari mereka yang telah lama mengabdi tanpa adanya kepastian akan masa depan.
Para guru honorer berharap, Presiden Prabowo dapat menjadi pelindung dan pembela bagi mereka yang telah berjuang mendidik anak bangsa di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan.
Baca Juga:
Lansia Sehat, Banten Kuat: Strategi Pemprov Dongkrak Kualitas Hidup Generasi Emas
“Keberpihakan kepada guru honorer adalah cerminan keberpihakan negara terhadap masa depan bangsa yang lebih baik dan gemilang.”
