JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya mengungkap alasan mengapa program ini tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Apakah ada kekhawatiran tersembunyi di balik keputusan ini?
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa jika dana MBG diberikan dalam bentuk uang tunai, pihaknya khawatir dana tersebut akan disalahgunakan oleh orang tua.
Kekhawatiran ini muncul karena adanya potensi dana tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, melainkan untuk keperluan lain yang kurang mendesak.
“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua suruh masak ya, itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna,” kata Dadan dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10).
Selain itu, Dadan juga menyoroti dampak positif dari penyaluran MBG dalam bentuk makanan langsung ke sekolah-sekolah. Menurutnya, cara ini dapat memicu perputaran ekonomi yang signifikan di daerah tersebut.
Setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mendapatkan anggaran Rp10 miliar. Dari jumlah tersebut, 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku berupa produk pertanian lokal. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian daerah.
Baca Juga:
Geger Tunjangan DPR: Dasco Turun Tangan! Ini Penjelasan Lengkap Soal Dana 50 Juta
Lebih lanjut, program MBG juga membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja. Dengan adanya program ini, mereka dapat bekerja dan mendapatkan tambahan penghasilan sehingga kemiskinan ekstrem dapat dihilangkan di lokasi di mana SPPG berdiri.
Dadan sebelumnya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan agar program MBG dilanjutkan meskipun kasus keracunan masih marak terjadi.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia.
“Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden (Prabowo) untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam terkait kasus keracunan yang terjadi. Pemerintah untuk sementara menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG yang terbukti bermasalah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Baca Juga:
Pulau Lima Resort, Destinasi Wisata Bahari Baru yang Mengangkat Potensi Pariwisata Banten
Dengan berbagai pertimbangan dan upaya perbaikan, program MBG diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak Indonesia.
