JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta harus mengambil langkah strategis setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa sejumlah proyek pembangunan yang dianggap kurang mendesak akan ditunda pelaksanaannya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, pada Sabtu (4/10/2025), Rano Karno menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi tak terhindarkan.
Namun, proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan transportasi massal, termasuk MRT, tetap menjadi prioritas utama.
“Kita harus cermat memilih mana yang menjadi prioritas utama. Air bersih adalah kebutuhan mendasar, dan MRT adalah solusi transportasi masa depan. Proyek-proyek lain yang tidak termasuk kategori prioritas harus kita tunda,” tegas Rano.
Pembahasan perubahan anggaran ini akan segera dilakukan bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Rano Karno berharap bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan dasar yang diberikan kepada warga Jakarta.
Baca Juga:
BCA Sosialisasikan Kebijakan Blokir Rekening Tidak Aktif
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan kekhawatiran terkait pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang sangat signifikan.
Dari target awal sebesar Rp 26 triliun, dana yang diterima hanya sekitar Rp 11 triliun. Hal ini tentu akan berdampak besar pada target APBD 2026 yang telah dipatok sebesar Rp 95 triliun.
“Dengan adanya perubahan DBH yang mencapai Rp 15 triliun, kita harus melakukan perubahan postur anggaran yang sangat signifikan. Padahal, kita sudah menandatangani MoU KUA-PPAS dan menyusun RKA,” ujar Khoirudin di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (30/9).
Pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah harus mampu mengelola anggaran yang ada dengan lebih efisien dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:
Wagub Banten A Dimyati Natakusumah Sidak Kantor BKD dan Dindikbud
Masyarakat Jakarta berharap agar penundaan proyek-proyek non-prioritas tidak berdampak negatif pada kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.
