JAKARTA – Di tengah rencana aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI pada 30 September 2025, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, mengeluarkan imbauan penting.
Ia meminta seluruh elemen buruh untuk tidak terlibat dalam aksi tersebut dan lebih mengedepankan dialog konstruktif dengan pemerintah dan DPR.
“Kita fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Cipta Kerja (Ciptaker) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Jumhur dalam sebuah forum dialog, Senin (29/9/2025).
Jumhur mengungkapkan optimisme yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk merevisi UU Ciptaker agar lebih berpihak pada kepentingan buruh dan tidak terlalu kapitalistik.
Selain itu, DPR RI juga menunjukkan perhatian yang besar dengan membuka ruang dialog yang luas bagi perwakilan buruh.
Baca Juga:
Pencarian Pendaki Merapi Masih Berlanjut, Satu Selamat dari Insiden Terperosok
“Ini tentunya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang menyikapi keputusan MK untuk mengubah UU Ciptaker dengan menerbitkan Perppu yang melegalkan kembali UU tersebut,” jelas Jumhur, membandingkan dengan respons yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Lebih lanjut, Jumhur meminta kaum buruh untuk tidak terpancing oleh upaya-upaya provokasi yang mungkin muncul menjelang aksi unjuk rasa 30 September.
Ia mengajak seluruh elemen buruh untuk tetap solid dan bergerak sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama.
“Kita bergerak dengan gendang kita sendiri, bukan dengan gendang orang lain,” tegasnya.
Imbauan ini muncul di tengah persiapan aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh sejumlah elemen buruh pada 30 September 2025 di depan Gedung DPR RI.
Baca Juga:
Investasi Masa Depan atau Proyek Gagal? PSEL Tangsel di Ujung Tanduk!
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.
